Kendari, Ekspossultra.com – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebutkan bahwa sebanyak 85 laporan dari masyarakat yang masuk terkait Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal pada 1 Januari hingga 29 April 2024.
Dari laporan itu, wilayah kota Kendari merupakan wilayah yang terbanyak yang melakukan pinjaman online secara ilegal.
“Paling banyak di Kendari 42 aduan. Kabupaten Kolaka 13 laporan, Konawe 9, Konawe Selatan 5, Kolaka Utara 4, Bombana 3, Muna 2, Wakatobi 1, Buton 1 dan Kota Baubau 5 dengan total 85 laporan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, keluhan konsumen terkait pinjol ilegal tersebut bervariatif. Mulai dari perilaku petugas penagihan, pembukaan tidak sesuai persetujuan serta permasalahan bunga, denda dan pinalti.
“Selain itu, keluhan atas legalitas Non-LJK, jumlah tagihan/sanggahan transaksi dan produk/layanan tidak sesuai penawaran,” jelas Arjaya.
Lebih lanjut, kata Arjaya, untuk menghindari maraknya korban pinjol ilegal. Masyarakat dapat melakukan pinjaman online secara legal yang diawasi langsung oleh OJK.
“Karena pinjol legal memiliki manfaat seperti perlindungan data konsumen, perlindungan dana, seleksi pengurus yang telah diuji kelayakannya, proses penagihan sesuai ketentuan, operasional perusahaan yang diawasi OJK dan layanan pengaduan di OJK dan AFPI,” pungkasnya.
Reporter : Iko
