KOLAKA, Ekspossultra.com – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Immanuel Ebenezer Gerungan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah perusahaan tambang besar di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dalam kunjungan tersebut, ia menegaskan pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif demi mendukung kesejahteraan masyarakat, Selasa (17/6).
Empat perusahaan yang menjadi lokasi sidak yaitu PT Vale Indonesia Tbk, PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP), dan PT ANTAM UBP Kolaka.
“Sultra harus menjadi contoh nasional. Jangan ada pemerasan, jangan ganggu investor. Kalau iklimnya kondusif, maka kesejahteraan rakyat akan mengikuti,” tegas Immanuel di hadapan para pemangku kepentingan.
Ia menekankan bahwa investasi yang sehat tidak hanya membawa modal, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal. Namun, pemerintah juga tidak akan mentoleransi pelanggaran hukum, termasuk diskriminasi terhadap tenaga kerja lokal atau penyalahgunaan tenaga kerja asing.
“Kalau ada pelanggaran hukum, pasti ada sanksinya. Negara tidak akan tinggal diam,” ujar Immanuel.
Dalam hal penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Wamenaker menyebut tidak menemukan pelanggaran serius di lokasi tambang. Menurutnya, sebagian besar operator alat berat telah menjalankan prosedur kerja sesuai standar yang berlaku.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan aktif oleh Dinas Tenaga Kerja agar informasi di lapangan tidak hanya bergantung pada laporan perusahaan. “Peran pengawasan harus lebih proaktif dan menyeluruh,” ujarnya.
Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Ahmad Safei. Keduanya juga menyempatkan diri berdialog dengan jajaran Pemerintah Daerah Kolaka di Rumah Jabatan Bupati.
Dalam kesempatan itu, Wamenaker menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Pemkab Kolaka dalam menjaga transparansi sektor ketenagakerjaan, termasuk upaya menindak praktik percaloan.
“Tidak boleh lagi ada LSM, ormas, atau tokoh masyarakat yang menarik biaya untuk melamar kerja. Itu harus dilaporkan. Negara harus hadir,” katanya.
Sementara itu, Bupati Kolaka, Ahmad Safei, menyatakan bahwa pemerintah daerah menargetkan 70 persen tenaga kerja di sektor tambang berasal dari Kabupaten Kolaka. Saat ini, tingkat pengangguran terbuka berada di angka 2,9 persen dari total angkatan kerja usia produktif.
“Kami berkomitmen agar peluang kerja ini lebih banyak dinikmati masyarakat lokal, tentu tanpa mengabaikan kualitas dan kualifikasi tenaga kerja,” ujar Safei.
Ia menambahkan bahwa Pemkab Kolaka siap terus bersinergi dengan pemerintah pusat guna mengawal investasi berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
