KENDARI, Ekspossultra.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Pemerhati Pembangunan Kota (Gerbang Kota) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (16/7). Aksi tersebut menuntut transparansi dan percepatan penanganan kasus dugaan pengrusakan aset milik warga Kelurahan Lepo-Lepo yang diduga melibatkan anggota polisi aktif dan dua warga sipil.
Dalam orasinya, koordinator aksi Sarman menyampaikan kekecewaan terhadap lambannya proses hukum terhadap kasus tersebut. Ia menilai penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak transparan dan terkesan melindungi pelaku, mengingat salah satu terduga adalah anggota aktif Polri, Ipda AG.
“Kami menuntut Polda Sultra bertindak adil demi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujar Sarman.
Selain itu, massa aksi juga meminta agar Hj. Bunga Tang, yang disebut sebagai pemilik lahan, segera dipanggil untuk diperiksa, serta mendesak penetapan Muh. Hijar Tongasa sebagai tersangka. Mereka turut menuntut agar Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri memanggil penyidik yang menangani perkara tersebut dan mendesak Kapolda Sultra mengganti penyidik yang dinilai tidak kompeten dalam menangani kasus ini.
Kasus ini bermula pada Agustus 2023, saat proyek pembangunan talud di lahan perumahan milik Ipda AG menggunakan alat berat yang menyebabkan retaknya pagar milik YA, warga Kelurahan Lepo-Lepo. Meski proyek sempat dihentikan, pekerjaan kembali dilanjutkan hingga pada 30 November 2023, talud tersebut jebol dan merusak pagar serta fasilitas panjat tebing milik YA. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
YA kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Sultra pada Januari 2025. Namun, ia mengaku kecewa karena penanganan perkara berjalan lamban. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) baru diterbitkan pada 17 Februari 2025, sementara panggilan klarifikasi dilakukan sebulan kemudian, pada 17 Maret 2025. Upaya mediasi yang digelar pada 25 April 2025 pun gagal setelah pihak terlapor hanya menawarkan ganti rugi sebesar Rp20 juta.
“Saya kecewa dengan lambatnya proses ini. Kerugian saya mencapai ratusan juta, tetapi terlapor hanya menawarkan Rp20 juta. Saya berharap polisi bertindak adil tanpa memihak,” ujar YA, Jumat (2/5/2025).
Kuasa hukum YA, Feyrus Okjam, menyatakan bahwa pihaknya juga telah melaporkan Ipda AG ke Bidang Propam Polda Sultra atas dugaan pelanggaran kode etik. Ia menduga Ipda AG turut membekingi pemilik lahan yang melakukan pengrusakan terhadap aset kliennya.
Menurut Feyrus, Propam menyampaikan bahwa mereka masih menunggu hasil gelar perkara dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum). Namun, ia mempertanyakan alasan tersebut karena laporan etik diajukan lebih dahulu.
“Yang menjadi pertanyaan kami adalah, kenapa aduan etik yang kami ajukan lebih dulu ke Propam harus menunggu proses laporan pidana? Ini sangat mengecewakan,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Sultra terkait perkembangan penyelidikan maupun tuntutan para demonstran.
