KENDARI, Ekspossultra.com — Yayasan Pendidikan Tinggi Sulawesi Tenggara (Dikti Sultra) menegaskan Prof Andi Bahrun tidak lagi memiliki kewenangan menjabat sebagai Rektor Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra). Yayasan bahkan menyatakan akan mengambil langkah tegas dengan mengusir Prof Andi Bahrun dari gedung rektorat apabila tetap berkantor dan menduduki kursi rektor.
Penegasan itu disampaikan Kuasa Hukum Yayasan Dikti Sultra, Ardi Hazim, menyusul terbitnya Administrasi Hukum Umum (AHU) terbaru Kementerian Hukum pada 6 Januari 2026. AHU tersebut bernomor AHU-AH.01.06-0001018 dan dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, Widodo.
Menurut Ardi, dengan terbitnya AHU terbaru tersebut, Dr Muh Yusuf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Yayasan Dikti Sultra. Konsekuensinya, pelantikan Prof Andi Bahrun sebagai Rektor Unsultra yang dilakukan sebelumnya menjadi tidak sah secara hukum.
“AHU terbaru ini menggantikan AHU lama bernomor AHU-AH.01.06-0061051 tertanggal 21 November 2025 yang digunakan Dr Muh Yusuf saat melantik Prof Andi Bahrun. Jadi secara administrasi hukum, yang diakui negara adalah AHU tanggal 6 Januari 2026,” ujar Ardi Hazim Senin (12/1/2026).
Ardi menjelaskan, terbitnya AHU terbaru tersebut didasarkan pada temuan dugaan keterangan palsu yang digunakan dalam pengajuan AHU sebelumnya. Salah satunya terkait keterangan adanya rapat Dewan Pembina Yayasan pada 22 Agustus 2025.
“Setelah kami cek, fakta sebenarnya rapat itu berlangsung pada 3 November 2025, bukan 22 Agustus,” jelasnya.
Selain itu, dalam berita acara rapat 3 November 2025 disebutkan bahwa Nur Alam dan Saleh Lasata mengundurkan diri sebagai pembina yayasan, serta Zainal dan Nasir Andi Baso mundur sebagai pengawas yayasan. Namun, menurut Ardi, pernyataan tersebut tidak sesuai fakta.
“Kenyataannya tidak ada surat pengunduran diri dari mereka. Karena itu, pada Minggu 11 Februari 2026 kami melaporkan Pak Muh Yusuf ke Polda Sultra atas dugaan memasukkan keterangan palsu dan bohong dalam surat serta akta,” tegas Ardi.
Tak hanya itu, Yayasan Dikti Sultra juga melaporkan notaris yang mengubah AHU versi Nur Alam ke Dewan Pengawas Etik Notaris di Kabupaten Kolaka. Dalam proses pemeriksaan, dewan etik menemukan fakta bahwa tidak pernah ada pengunduran diri dari Nur Alam, Saleh Lasata, Zainal, maupun Nasir Andi Baso.
“Hasil pemeriksaan itu melahirkan rekomendasi dewan pengawas etik. Rekomendasi tersebut bersama bukti berita acara palsu kami bawa ke Dirjen AHU Kemenkum. Setelah banyak fakta terungkap, pengajuan AHU kami diterima,” katanya.
Ardi menegaskan, dalam sistem administrasi hukum, AHU yang terbaru dan terdaftar secara resmi merupakan dasar hukum yang sah.
“Dalam AHU, siapa yang terbaru itu yang benar. Kalau sertifikat tanah, yang paling lama yang benar. Jadi jangan dibalik-balik logikanya,” ujarnya.
Berdasarkan AHU terbaru tersebut, pengurus dan Dewan Pembina Yayasan Dikti Sultra juga telah bertemu dengan Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), Andi Lukman. Ardi menyebut, Ketua LLDIKTI akan mengikuti AHU yang sah dan terbaru.
“Pak Andi Lukman menyampaikan, siapapun yang AHU-nya terbaru, tervalidasi, terdaftar dan diakui Menteri Hukum, itulah yang diikuti. Jadi pemberitaan yang menyebut AHU versi Muh Yusuf yang benar itu keliru dan menyesatkan. Pak Lukman tidak pernah mengatakan demikian,” kata Ardi.
Dengan dasar tersebut, Yayasan Dikti Sultra meminta Prof Andi Bahrun segera meninggalkan jabatan dan gedung rektorat Unsultra. Ardi menegaskan, Prof Andi Bahrun telah diberhentikan oleh Ketua Yayasan Dikti Sultra, Oheo Kaimuddin Haris.
“Kalau besok mereka masih datang, kami ingatkan sebaiknya angkat barang-barang dan legowo. Jabatan itu tidak selamanya, tidak bisa diwariskan ke anaknya,” tandas Ardi Hazim.
