KENDARI, Ekspossultra.com – Perselisihan hubungan industrial antara mantan pekerja bernama Sadam dan perusahaan PT Tiara Abadi Sentosa (TAS) hingga kini belum menemukan kesepakatan. Pertemuan yang melibatkan kedua pihak bersama mediator dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Kendari masih berlangsung alot dan rencananya akan dilanjutkan pada sidang mediasi ketiga.
Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kota Kendari sekaligus Kuasa hukum Saddam, Iswanto Sugiarto, mengatakan pihaknya menuntut pemenuhan hak pesangon kliennya yang telah bekerja di perusahaan tersebut selama kurang lebih 10 tahun. Menurutnya, terdapat ketidakjelasan status hubungan kerja yang dijalani oleh Sadam selama ini.
“kami sangat menyangkan mediasi Ke 2 ini, kami pikir akan terjadi Kesepakatan karna mediasi langsung kantor PT TAS tetapi yang terjadi tidak sesuai harapan”ucapnya
Iswanto menjelaskan bahwa klieanya An. Saddam telah bekerja 10 tahun di PT TAS dan wajib mendapatkan pesangon.
hal itu Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 10 ayat 3 dan 4, pekerja yang bekerja selama 21 hari dalam satu bulan secara berturut-turut selama tiga bulan seharusnya berubah status menjadi pekerja tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
“Kalau seseorang bekerja 21 hari dalam sebulan secara berturut-turut selama tiga bulan, meskipun awalnya harian, secara aturan statusnya berubah menjadi karyawan tetap atau PKWTT. Tetapi yang diberikan PT TAS ini justru masih dianggap sebagai pekerja harian,” jelasnya.
Iswanto juga menyoroti alasan perusahaan yang menyatakan tidak mampu membayar hak pesangon karena kondisi keuangan.
“Ketika perusahaan mengatakan tidak ada uang atau sedang mengalami kesulitan keuangan, itu harus dibuktikan melalui putusan pengadilan niaga bahwa perusahaan benar-benar bangkrut. Tidak bisa hanya menyatakan secara sepihak,” tegasnya.
Ia menambahkan, pihaknya berharap pada sidang mediasi berikutnya mediator dapat mengeluarkan anjuran resmi apabila kesepakatan belum tercapai.
“Langkah kami selanjutnya menunggu sidang mediasi ketiga. Harapan kami mediator dapat mengeluarkan anjuran. Setelah itu kami juga berencana membawa persoalan ini ke DPR melalui rapat dengar pendapat untuk mempertanyakan aktivitas perusahaan, tenaga kerja, serta izin-izin yang dimiliki,” katanya.
Sementara itu, kuasa hukum PT TAS, Sulaiman, menyatakan pertemuan antara kedua pihak memang sempat berlangsung panas karena adanya perbedaan tuntutan.
“Diskusi tadi memang agak alot dan sedikit panas karena dari pihak Sadam memaksakan agar dibayarkan pesangon sekitar Rp44 juta lebih,” kata Sulaiman.
Menurutnya, tuntutan tersebut dinilai tidak sesuai dengan status hubungan kerja Sadam di perusahaan.
“Kalau kita kembali ke PP 35, Sadam bekerja di PT TAS dari November 2024 sampai Desember 2025, sekitar satu tahun. Statusnya pekerja PKWT. Untuk pekerja PKWT, kompensasi yang diberikan hanya satu bulan gaji pada akhir masa kontrak,” jelasnya.
Ia mengatakan pihak perusahaan tetap membuka ruang penyelesaian melalui mediasi di Disnaker.
“Mudah-mudahan pada pertemuan ketiga nanti mediator dari Dinas Tenaga Kerja bisa meramu solusi terbaik antara permintaan pekerja dan kemampuan perusahaan sehingga bisa selesai secara kekeluargaan,” ujarnya.
Namun, jika mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, pihak perusahaan menyatakan siap menempuh jalur hukum.
“Kalau di mediasi ketiga masih buntu, kemungkinan besar akan berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan perusahaan siap menghadapi proses tersebut,” katanya.
Selain itu, Sulaiman mengungkapkan perusahaan juga tengah mempertimbangkan langkah hukum terhadap Sadam terkait dugaan pelanggaran hukum.
“Ada dugaan pengrusakan kantor dan pengunggahan dokumen perusahaan yang bersifat rahasia, termasuk dokumen jembatan timbang. Dalam waktu dekat perusahaan akan melaporkan hal tersebut ke Polda Sulawesi Tenggara terkait dugaan pelanggaran rahasia dagang, Undang-Undang ITE, dan KUHP,” ujarnya.
Sementara itu, mediator dari Disnaker Kota Kendari, LM Syarif, mengatakan pemerintah hadir untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Kami dari pemerintah hadir sebagai bentuk itikad baik untuk mendamaikan para pihak. Proses ini kami jalankan sesuai regulasi yang berlaku,” kata Syarif.
Ia berharap kedua belah pihak dapat menemukan titik temu dalam proses mediasi berikutnya.
“Kami berharap dalam pertemuan selanjutnya ada kesimpulan dan titik temu antara pekerja dan perusahaan sehingga persoalan ini dapat diselesaikan secara baik,” pungkasnya.
