KONAWE SELATAN, Ekspossultra.com – Front Pemuda dan Masyarakat Lingkar Tambang Kiaea-Watudemba (FELITA) menyatakan sikap tegas terhadap dugaan praktik pertambangan bermasalah yang dilakukan PT Sambas Minerals Mining di Desa Watudemba, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan di Konsel, FELITA menilai aktivitas pertambangan perusahaan tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat lingkar tambang dan diduga bertentangan dengan aturan lingkungan hidup serta tata kelola pertambangan yang baik, Rabu (13/5).
Koordinator FELITA, Ardianto, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah persoalan yang dianggap perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.
“Kami menduga terdapat aktivitas eksploitasi sumber daya alam di kawasan hutan produksi tanpa kejelasan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Jika dugaan ini benar, maka negara berpotensi mengalami kerugian besar akibat adanya aktivitas pertambangan yang tidak sesuai ketentuan,” ujar Ardianto.
Menurutnya, perusahaan juga diduga belum menjalankan kewajiban sebagaimana tertuang dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan persetujuan lingkungan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak persoalan yang hingga saat ini tidak pernah dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Kami mempertanyakan tanggung jawab lingkungan perusahaan dan mengapa aktivitas produksi tetap berjalan di tengah dugaan pelanggaran,” katanya.
FELITA juga menyoroti sikap pemerintah yang dinilai belum memberikan respons maksimal terhadap keresahan masyarakat lingkar tambang di wilayah tersebut.
“Kami meminta pemerintah tidak tutup mata terhadap persoalan ini. Kehadiran investasi jangan sampai mengorbankan lingkungan hidup, hak masyarakat, dan masa depan generasi daerah,” tegasnya.
Dalam tuntutannya, FELITA mendesak Dinas Lingkungan Hidup Sultra untuk melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap dokumen AMDAL PT SMM serta menjatuhkan sanksi apabila ditemukan pelanggaran lingkungan.
Selain itu, FELITA meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Tenggara menghentikan sementara aktivitas pertambangan PT SMM sambil melakukan pemeriksaan terhadap legalitas operasional perusahaan.
Mereka juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka dengan menghadirkan pihak perusahaan agar masyarakat memperoleh penjelasan secara transparan terkait aktivitas pertambangan di lapangan.
Tidak hanya itu, FELITA meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan pelanggaran lingkungan dan kehutanan secara profesional serta tanpa keberpihakan kepada kepentingan korporasi.
Di sisi lain, FELITA turut mengecam dugaan praktik perekrutan tenaga kerja yang dinilai tidak transparan dan belum berpihak kepada masyarakat lokal.
“Kehadiran perusahaan seharusnya memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, bukan justru melahirkan ketimpangan dan konflik sosial,” ujar Ardianto.
FELITA menegaskan perjuangan yang dilakukan bukan sekadar aksi demonstrasi, melainkan bentuk aspirasi masyarakat dalam mempertahankan lingkungan, tanah, dan hak hidup warga Konawe Selatan.
“Jika pemerintah terus diam, maka rakyat akan terus bersuara,” pungkasnya.
