MUNA, Ekspossultra.com — Laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas penambangan pasir laut ilegal di wilayah pesisir Kabupaten Muna mendapat respons aparat penegak hukum. Polair Polda Sulawesi Tenggara menindaklanjuti aduan Kelompok PAAP Wakorsel Barakati melalui patroli perairan yang berujung pada pengamanan satu unit kapal yang diduga digunakan untuk aktivitas tersebut pada 15 September 2026.
Tindak lanjut tersebut dilakukan melalui patroli perairan pada 15 September 2026. Dalam kegiatan itu, petugas dilaporkan mengamankan satu unit kapal yang diduga digunakan untuk aktivitas penambangan pasir laut.
Pendamping Program PAAP Kabupaten Muna, La Ode Muhammad Ramadan, mengapresiasi langkah cepat jajaran Polair Polda Sultra dalam merespons laporan masyarakat.
Menurut Ramadan, respons aparat terhadap laporan kelompok masyarakat merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polair Polda Sultra yang telah merespons dan menindaklanjuti aduan kelompok PAAP Wakorsel Barakati. Patroli dan tindakan di lapangan ini menunjukkan bahwa laporan masyarakat mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum,” ujar Ramadan.
Ia menilai, aktivitas pengambilan pasir laut yang dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan dan kondisi lingkungan berpotensi memberikan tekanan terhadap ekosistem pesisir dan laut. Kerusakan habitat pesisir, kata dia, pada akhirnya dapat berdampak terhadap ketersediaan sumber daya ikan serta mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada laut.
Ramadan berharap langkah penindakan yang dilakukan aparat dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat maupun pelaku usaha agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan pesisir dan laut.
“Kami berharap patroli seperti ini dapat memberikan efek jera kepada oknum-oknum yang masih melakukan aktivitas destruktif di wilayah pesisir dan laut Kabupaten Muna. Laut bukan hanya tempat mencari ikan hari ini, tetapi merupakan sumber penghidupan masyarakat yang harus dijaga untuk masa depan,” katanya.
Selain dugaan penambangan pasir laut, Ramadan meminta pengawasan terhadap wilayah perairan dilakukan secara berkelanjutan. Pengawasan, menurut dia, juga perlu diarahkan pada praktik penangkapan ikan yang berpotensi merusak ekosistem.
“Pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan. Bukan hanya terhadap aktivitas penambangan pasir laut, tetapi juga terhadap praktik penangkapan ikan yang destruktif, seperti penggunaan bom ikan dan bahan atau metode yang dapat merusak ekosistem laut,” ujarnya.
Ia mengatakan, keterlibatan masyarakat pesisir menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan wilayah perairan. Kelompok PAAP dan masyarakat, kata Ramadan, dapat berperan menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan pelanggaran, sekaligus menjadi mitra pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjaga sumber daya pesisir.
“Harapan kami, sinergi antara masyarakat, kelompok PAAP, POKMASWAS, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat terus diperkuat. Masyarakat memiliki mata dan telinga di lapangan, sementara aparat memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan sesuai ketentuan hukum,” tutur Ramadan.
Menurut dia, keberlanjutan sumber daya laut sangat bergantung pada konsistensi pengawasan dan penegakan aturan. Karena itu, masyarakat pesisir diharapkan tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan aktivitas yang diduga merusak lingkungan atau melanggar ketentuan di wilayah perairan.
“Menjaga laut adalah tanggung jawab bersama. Kalau ekosistem laut terjaga, ikan tersedia, nelayan bisa terus melaut, dan generasi mendatang masih memiliki sumber penghidupan dari laut,” pungkasnya.
