KENDARI – Sidang lanjutan Sengketa Informasi Komisi Informasi (KI) Sulawesi Tenggara (Sultra), antara pemohon lembaga antara Pemohon Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadialan (LPKPK) terhadap Termohon, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Desa Dongkalaea, Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) terbuka untuk umum.
Sidang kelima pada pembacaan putusan ini dipimpin oleh Ketua Majelis yakni, Rahmawati, dan Andi Ulil Amri serta Sukriyaman Suardi masing-masing sebagai Anggota Majelis.
Ketua Majelis Rahmawati, mengatakan bahwa sebelumnya pihak Pemohon mengajukan permohonan permintaan informasi kepada Termohon yaitu hard copy dan atau soft copy dokumen pengelolaan dana Desa seperti yang tersebut pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang terdiri dari :
1. Peraturan Desa tentang APBDes dan perubahan APBDes Tahun 2019, 2020, 2021, 2022
2. Peraturan Desa tentanf LPJ Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, 2022.
3. Daftar inventaris aset Desa
4. LPJ BUMDes dan Usaha-usaha lainnya tahun 2019, 2020, 2021, 2022.
5. Laporan penggunaan Dana Bantuan Virus Corona yaitu BLT dana Desa, bantuan sosial yang bersumber dari APBN tahun 2020 dan 2022.
6. Laporan penggunaan dana bantuan covid 19 yang bersumber dari APBD dan sukber lainnya.
“Namun, tidak pernah ditanggapi oleh pihak Termohon sehingga Pemohon melapor dan meregister sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sultra,” jelasnya..
Dengan mempertimbangkan Peraturan Komisi Informasi, Undang-undang No. 14 Tahun 2008, serta segala proses persidangan yang telah terjadi termasuk proses mediasi, Ketua Majelis sidang dalam hal ini Komisioner Komisi Informasi Sultra, Rahmawati memutuskan untuk mengabulkan permohonan informasi Pemohon sebagian.
