KONAWE, Ekspossultra.com — Sebanyak 4.234 unit rumah tidak layak huni (RTLH) masih tersebar di wilayah Kabupaten Konawe. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah bersama Kejaksaan dan berbagai pemangku kepentingan memperkuat gerakan gotong royong melalui Program Bedah Rumah untuk membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak, bersih, dan sehat.
Program Gotong Royong Bedah Rumah yang digagas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara itu resmi diluncurkan dan dirangkaikan dengan peletakan batu pertama pembangunan rumah di Kelurahan Sanggona, Kecamatan Konawe, Rabu (30/9/2026).
Wakil Bupati Konawe, H. Syamsul Ibrahim, S.E., M.Si., hadir dalam kegiatan tersebut sekaligus membacakan sambutan Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, S.T.
Dalam sambutannya, Syamsul mengatakan persoalan rumah tidak layak huni tidak semata-mata berkaitan dengan kondisi fisik bangunan, tetapi juga menyangkut kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga.
“Rumah bukan sekadar bangunan tempat tinggal. Rumah adalah tempat keluarga tumbuh dan berkembang, tempat pendidikan berlangsung, kasih sayang dibangun, serta masa depan anak-anak dipersiapkan,” kata Syamsul.
Menurut dia, kondisi hunian yang tidak layak dapat memberikan dampak terhadap kualitas hidup masyarakat. Karena itu, penanganan RTLH membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah.
“Penanganan rumah tidak layak huni membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, pemerintah tentu tidak dapat bekerja sendiri. Karena itu, semangat gotong royong menjadi sangat penting untuk mempercepat penanganan RTLH di Konawe,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe, masih terdapat lebih dari 4.234 unit RTLH yang tersebar di berbagai wilayah.
Pada 2026, Konawe memperoleh bantuan penanganan sebanyak 630 unit rumah. Bantuan tersebut terdiri atas 28 unit bersumber dari APBD Kabupaten Konawe, 107 unit dari APBD Provinsi Sulawesi Tenggara, 493 unit dari APBN, serta 10 unit melalui dukungan CSR Kejaksaan Negeri Unaaha.
Syamsul menegaskan, pemerintah daerah akan mendorong agar bantuan diberikan secara tepat sasaran dan transparan. Pendataan calon penerima harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Pendataan calon penerima harus dilakukan secara objektif oleh pemerintah desa dan kelurahan bersama pemerintah kecamatan. Kita ingin bantuan ini benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Ia juga mengajak aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta seluruh unsur pemerintah daerah untuk ikut berpartisipasi secara sukarela sesuai kemampuan masing-masing.
Dukungan tersebut, kata Syamsul, dapat disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Konawe dengan pengelolaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Gotong royong ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kami mengajak ASN, PPPK, dunia usaha, dan seluruh masyarakat untuk mengambil bagian sesuai kemampuan masing-masing. Sekecil apa pun kontribusinya, jika dilakukan bersama-sama akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Unaaha, Fachrizal, S.H., mengatakan Program Gotong Royong Bedah Rumah merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.
Menurut Fachrizal, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, masyarakat hingga unsur lainnya.
“Program ini merupakan bentuk kepedulian sosial kita kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena semangatnya adalah gotong royong, maka pelaksanaannya juga membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak,” ujar Fachrizal.
Ia mengatakan kontribusi masyarakat dan dunia usaha dapat diberikan dalam berbagai bentuk, baik berupa bantuan material, pembiayaan maupun dukungan lainnya.
“Semakin banyak pihak yang terlibat, tentu semakin banyak rumah yang dapat kita perbaiki. Harapannya, jumlah rumah yang dibedah melalui program ini terus bertambah,” katanya.
Fachrizal juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam pelaksanaan program. Setiap pembangunan rumah diharapkan memiliki perencanaan dan jadwal yang jelas sehingga prosesnya dapat dipantau oleh masyarakat.
“Pelaksanaan harus terbuka dan terukur. Setiap pekerjaan perlu dilengkapi gambar rencana dan jadwal pelaksanaan yang jelas. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui proses pembangunan sekaligus ikut melakukan kontrol sosial,” jelasnya.
Selain itu, pihak Kejaksaan akan memberikan pendampingan dari aspek hukum untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan dan mendukung terciptanya tata kelola yang baik.
Program tersebut diharapkan tidak berhenti pada pembangunan sejumlah rumah, tetapi menjadi gerakan bersama dalam mempercepat pengurangan RTLH di Kabupaten Konawe.
Kegiatan peluncuran turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, Ketua DPRD Kabupaten Konawe, Kepala Kepolisian Resor Konawe, Komandan Kodim 1417/Kendari, Kepala ATR/BPN Kabupaten Konawe, serta jajaran Kejaksaan Negeri Unaaha.
Melalui penguatan sinergi antara pemerintah, Kejaksaan, dunia usaha, dan masyarakat, Program Gotong Royong Bedah Rumah diharapkan dapat mendukung terwujudnya Konawe bebas rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Gerakan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama menuju Konawe yang bersahaja, berdaya saing, dan sejahtera untuk semua.
