KENDARI, Ekspossultra.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi mencanangkan pelaksanaan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang ditandai melalui Apel Gabungan di Lapangan Kantor Gubernur Sultra. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum dimulainya pendataan lapangan SE2026 secara serentak di seluruh Indonesia, Senin (15/6).
Apel gabungan dipimpin langsung Wakil Kepala BPS Republik Indonesia, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, dan dihadiri Wakil Gubernur Sultra Hugua, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Wakil Wali Kota Kendari, pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD, asosiasi dunia usaha, media massa, serta jajaran BPS se-Sulawesi Tenggara. Tercatat lebih dari 1.200 peserta mengikuti kegiatan tersebut.
Sebagai simbol dimulainya pendataan lapangan, Wakil Kepala BPS RI memasangkan rompi dan tanda pengenal kepada perwakilan petugas sensus. Di Sulawesi Tenggara, sebanyak lebih dari 2.600 petugas akan diterjunkan untuk mendata berbagai aktivitas usaha dan ekonomi keluarga yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sultra Hugua membacakan deklarasi dukungan dan menandatangani komitmen bersama untuk menyukseskan pelaksanaan SE2026. Dukungan tersebut menjadi wujud sinergi pemerintah daerah dalam menyediakan data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Dalam amanatnya, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atas dukungan yang diberikan terhadap pelaksanaan sensus ekonomi.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas data yang menjadi dasar pengambilan kebijakan.
“Dukungan yang ditunjukkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan kesadaran bersama bahwa pembangunan yang efektif harus diawali dengan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat,” ujar Sonny.
Ia mengungkapkan kebanggaannya dapat menyaksikan secara langsung hari pertama pendataan lapangan SE2026 di Sulawesi Tenggara. Menurutnya, tanggal 15 Juni 2026 merupakan tonggak penting karena menjadi awal pencatatan aktivitas ekonomi bangsa yang akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ke depan.
“Setiap usaha yang berhasil didata akan memberikan kontribusi penting dalam menghasilkan potret ekonomi Indonesia yang lebih lengkap. Data inilah yang nantinya menjadi landasan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, baik di tingkat nasional maupun daerah,” katanya.
Sonny menjelaskan, Sensus Ekonomi merupakan kegiatan strategis yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali untuk memotret struktur, karakteristik, dan perkembangan perekonomian Indonesia. Pada pelaksanaan tahun 2026, terdapat sejumlah pembaruan yang menjadikan sensus ini lebih komprehensif dibandingkan periode sebelumnya.
Untuk pertama kalinya, cakupan pendataan diperluas dengan memasukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ke dalam sensus. Selain itu, pendataan juga menjangkau aktivitas ekonomi keluarga melalui metode door to door.
“Perluasan cakupan ini dilakukan agar gambaran ekonomi yang diperoleh semakin utuh. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional maupun daerah. Karena itu, sektor-sektor tersebut perlu dicatat secara menyeluruh agar menghasilkan data yang lebih akurat dan representatif,” jelasnya.
Ia menambahkan, pendataan lapangan SE2026 berlangsung selama dua setengah bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Jangka waktu tersebut diberikan agar seluruh aktivitas ekonomi dapat terjangkau dan tidak ada usaha yang terlewat dari proses pendataan.
Untuk mendukung keberhasilan sensus, BPS mengajak seluruh masyarakat menerapkan gerakan TIR, yakni Terima kedatangan petugas sensus, Isi data dengan benar, dan Rahasia data dijamin aman.
“Kami berharap masyarakat menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang sesuai kondisi sebenarnya. BPS menjamin seluruh data yang diberikan akan dirahasiakan sesuai amanat undang-undang dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik,” tegas Sonny.
Ia menegaskan, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 merupakan keberhasilan bersama seluruh elemen bangsa.
“Sensus Ekonomi bukan milik BPS semata, melainkan milik Indonesia. Data yang dihasilkan akan menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi di masa depan,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, menyambut baik kepercayaan BPS RI yang menetapkan Sulawesi Tenggara sebagai lokasi pencanangan nasional pelaksanaan SE2026.
Menurut Hugua, sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam menyediakan data yang akurat untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
“Dengan sensus ekonomi ini kita dapat mengetahui secara lebih jelas bagaimana struktur usaha masyarakat, sebaran aktivitas ekonomi, potensi kawasan, hingga sektor-sektor yang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan pemerintah. Semakin lengkap datanya, semakin tepat pula kebijakan yang dihasilkan,” ujar Hugua.
Ia berharap hasil pendataan SE2026 dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memperkuat sektor unggulan daerah, meningkatkan daya saing ekonomi, serta menarik investasi baru.
“Harapan kami, data yang dihasilkan benar-benar mampu memotret potensi ekonomi Sulawesi Tenggara secara menyeluruh. Dengan data yang kuat, pemerintah dapat menyusun program pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Hugua juga menilai posisi strategis Sulawesi Tenggara sebagai penghubung kawasan Asia dan Pasifik menjadikan data ekonomi daerah memiliki arti penting, tidak hanya bagi pembangunan daerah tetapi juga dalam mendukung perencanaan pembangunan nasional.
Untuk diketahui, saat ini terdapat sekitar 280 ribu unit usaha yang tersebar di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara. Seluruh unit usaha tersebut akan menjadi sasaran pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026 guna menghasilkan gambaran yang utuh mengenai struktur perekonomian daerah maupun nasional
