KONAWE SELATAN, eskpossulra.com – Seorang kakek bernama Asmara dari Desa Lawisata, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, nekat menghadang alat berat milik perusahaan tambang nikel CV Nusantara Daya Jaya (NDJ) dan PT Gerbang Multi Sejahtera (GMS). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap dugaan perampasan lahan milik istrinya, Sunaya, yang telah dimenangkan melalui putusan Pengadilan Negeri Andoolo pada Desember 2024 lalu.
Asmara bahkan tiduran di bawah truk besar untuk mempertahankan lahan seluas 9 hektare yang diklaim oleh warga bernama Kumbolan. Kumbolan mengaku memiliki lahan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan pada 2024. Namun, Sunaya telah memiliki dokumen SKT atas lahan itu sejak 2010 dan aktif membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Kuasa hukum Sunaya, Fahrial Ansar, menjelaskan bahwa sengketa lahan tersebut telah diselesaikan melalui gugatan di PN Andoolo, dan hasilnya memenangkan Sunaya.
“Lahan ini sempat dikelola oleh ayah Kumbolan pada tahun 1985, tetapi kemudian dijual kepada pihak lain dan berpindah tangan beberapa kali hingga akhirnya dibeli oleh Sunaya pada 2010. Dokumen dan saksi yang kami hadirkan di persidangan berhasil meyakinkan hakim,” jelas Fahrial pada Senin, (27/1).
Hakim memutuskan bahwa SKT milik Sunaya sah dan berkekuatan hukum, sementara klaim Kumbolan hanya berdasarkan SKT yang diterbitkan pada 2024 dengan dokumen yang saling bertentangan.
Meski putusan pengadilan telah memenangkan Sunaya, CV NDJ dan PT GMS tetap melakukan aktivitas pertambangan di lahan tersebut. Kakek Asmara sempat meminta secara persuasif agar perusahaan menghentikan operasinya, namun permintaan itu diabaikan.
Puncaknya, pada 24 Januari 2025, Asmara menghadang mobil dump truk dan alat berat milik perusahaan sebagai bentuk protes. Aksi tersebut menjadi viral dan mendorong Kumbolan serta pihak perusahaan untuk menyepakati penghentian aktivitas pertambangan hingga proses hukum selesai. Kesepakatan ini turut disaksikan oleh Kapolsek Laonti dan Babinsa.
Namun, pada 26 Januari 2025, CV NDJ kembali melanggar kesepakatan dengan tetap beroperasi dan melakukan produksi di lahan yang berstatus quo. Asmara pun mengambil langkah tegas dengan mengusir alat berat perusahaan dan memasang tanda kepemilikan lahan berdasarkan putusan PN Andoolo nomor: 17/PDT.G/2024/PN ADL.
Fahrial Ansar menegaskan bahwa aktivitas pertambangan CV NDJ dan PT GMS di lahan Sunaya adalah perbuatan melawan hukum.
“Poin ketiga dari putusan pengadilan menyatakan bahwa tindakan para tergugat yang menebang pohon dan menjadikan lahan sengketa sebagai tambang adalah perbuatan melawan hukum,” tegasnya.
Asmara pun memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas perusahaan tambang yang telah merampas lahan istrinya.
“Kami memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut izin usaha pertambangan (IUP) PT GMS dan menindak tegas perusahaan tambang yang merampas lahan kami,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak CV NDJ dan PT GMS belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan pelanggaran ini.
