Konawe Selatan, Ekspossultra.com – Menjelang pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah pada 27 November 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konawe Selatan terus mempersiapkan berbagai tahapan penyelenggaraan, termasuk layanan pindah memilih bagi pemilih yang tidak dapat mencoblos di lokasi asalnya.
KPU Konawe Selatan kini tengah menyusun Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) untuk memfasilitasi warga yang membutuhkan layanan pindah memilih, sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor: 2327/PL.02.1-SD/13/2024.
Ketua KPU Konawe Selatan, Eko Hasmawan Baso, melalui Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Anton Roberto, menjelaskan bahwa layanan ini bertujuan melindungi hak pilih warga yang terdaftar dalam DPT namun menghadapi kondisi yang mengharuskan mereka memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) berbeda.
“Layanan pindah memilih ini adalah bagian dari upaya KPU untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan menyalurkan hak pilihnya, sepanjang memenuhi syarat sesuai ketentuan,” ujar Anton.
Layanan pindah memilih dibuka sejak 17 September hingga 20 November 2024. Pengajuan pindah memilih paling lambat diterima 30 hari sebelum pemungutan suara, yakni hingga 28 Oktober 2024, dengan alasan khusus seperti bertugas di luar daerah, menjalani rawat inap di rumah sakit, menjadi tahanan, menjalani rehabilitasi narkoba, atau mengalami bencana alam.
Selain itu, warga yang pindah domisili, melanjutkan studi, bekerja di luar tempat asal, atau mengalami keadaan tertentu sesuai aturan yang berlaku, juga dapat mengajukan layanan ini.
Anton menambahkan bahwa layanan ini akan tetap tersedia hingga 7 hari sebelum pemungutan suara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.
Bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan pindah memilih, dapat mengunjungi Sekretariat PPS, PPK, atau langsung ke Kantor KPU Konawe Selatan dengan membawa KTP, KK, atau identitas penduduk digital, serta surat keterangan yang menjelaskan alasan pindah memilih. Pengurusan ini wajib dilakukan sendiri tanpa perwakilan.
“Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini sehingga hak pilih mereka tetap terlindungi pada Pilkada 2024,” pungkas Anton.
