KENDARI, Ekspossiltra.com — Kuasa hukum pemilik lahan sekaligus pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Tapak Kuda–Jalan Buburanda, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulaiman, S.H., M.Kn., CPM., CPArb., meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari membuka dokumen tata ruang yang menjadi dasar teguran terhadap lokasi usaha warga.
Sulaiman menilai, penjelasan mengenai status zonasi ruang terbuka hijau (RTH) atau Taman Kecamatan di kawasan tersebut perlu disertai peta resmi, koordinat, luas, serta batas wilayah yang dapat diverifikasi. Keterbukaan itu dinilai penting agar masyarakat memahami dasar penataan ruang sekaligus dapat menyampaikan keberatan berdasarkan data dan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Sulaiman, dalam teguran yang diterima warga, lokasi usaha di kawasan Tapak Kuda–Jalan Buburanda dikaitkan dengan zona RTH atau Taman Kecamatan. Dasar regulasi yang disebut antara lain Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kendari Tahun 2010–2030 dan Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) BWP I CBD Teluk Kendari Tahun 2021–2041.
“Yang kami minta bukan penolakan terhadap penataan kota ataupun penyediaan ruang terbuka hijau. Kami meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka dasar penetapan zonasi tersebut, termasuk peta, koordinat, luas, dan batas kawasan yang menjadi dasar teguran kepada warga,” demikian usulan kutipan yang perlu dikonfirmasi kepada Sulaiman sebelum dipublikasikan.
Ia menegaskan, penyebutan suatu lokasi sebagai kawasan RTH atau Taman Kecamatan perlu dapat ditelusuri melalui dokumen tata ruang resmi, peta pola ruang, ketentuan zonasi, serta data lokasi yang terukur. Dengan demikian, penerapan aturan dapat diperiksa secara objektif dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran antara pemerintah dan masyarakat.
Sulaiman juga meminta Pemkot Kendari menjelaskan secara terperinci lokasi Taman Kecamatan yang direncanakan, batas wilayahnya, luas lahan yang dibutuhkan, serta kecamatan yang akan dilayani. Pemerintah, menurutnya, perlu memberikan informasi mengenai inventarisasi RTH publik dan privat, status penguasaan tanah, program penyediaan RTH, serta anggaran yang berkaitan dengan rencana tersebut.
Terkait status lahan, informasi yang disampaikan masyarakat menyebutkan belum adanya pembebasan lahan milik warga di lokasi yang dipersoalkan untuk direalisasikan sebagai RTH atau Taman Kecamatan. Namun, informasi tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi pemerintah.
Karena itu, Sulaiman meminta pemerintah memberikan penjelasan tertulis mengenai ada atau tidaknya proses pengadaan maupun pembebasan tanah di kawasan tersebut, disertai dokumen pendukung yang dapat diperiksa oleh pihak terkait.
Ia juga menyoroti pentingnya membedakan penetapan zonasi dalam rencana tata ruang dengan status kepemilikan tanah. Menurutnya, pencantuman suatu bidang tanah dalam zona RTH tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tanah tersebut telah menjadi milik pemerintah daerah.
Status hak atas tanah, peruntukan ruang, dan penguasaan fisik merupakan aspek berbeda yang perlu diperiksa berdasarkan dokumen masing-masing. Apabila tanah milik warga hendak digunakan untuk kepentingan umum, prosesnya harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku serta memperhatikan hak pihak yang berhak.
Selain persoalan batas zonasi dan status tanah, Sulaiman meminta pemerintah menjelaskan status evaluasi maupun revisi RTRW Kota Kendari. Perda Nomor 1 Tahun 2012 mengatur RTRW untuk periode 2010–2030 sehingga kesesuaian rencana tata ruang, perkembangan kawasan perkotaan, aktivitas ekonomi masyarakat, dan kebutuhan RTH perlu ditelaah berdasarkan kondisi terkini.
Meski demikian, usia peraturan yang telah berjalan cukup lama tidak serta-merta membuatnya kehilangan keberlakuan. Status peraturan, perubahan yang mungkin telah dilakukan, serta ketentuan RDTR yang menjadi dasar teguran perlu diperiksa melalui dokumen resmi sebelum dijadikan dasar penilaian terhadap legalitas penertiban.
Dalam persoalan tersebut, Sulaiman juga meminta agar penataan ruang dilaksanakan secara konsisten dengan mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan, riwayat pemanfaatan lahan, status kepemilikan, serta dampak kebijakan terhadap mata pencaharian warga.
Menurutnya, aktivitas UMKM tetap harus memperhatikan ketentuan tata ruang. Namun, apabila pemerintah mengambil tindakan penertiban, prosesnya perlu dilakukan secara transparan, proporsional, dan sesuai prosedur hukum, dengan memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan keberatan.
Sebagai tindak lanjut, pihaknya meminta Pemkot Kendari memberikan akses terhadap dokumen RTRW, peta pola ruang, peta RDTR, dan ketentuan zonasi yang relevan. Pemerintah juga diminta menjelaskan secara tertulis koordinat, luas, dan batas kawasan RTH atau Taman Kecamatan yang disebut mencakup lokasi usaha warga.
Selain itu, masyarakat meminta konfirmasi mengenai status pengadaan atau pembebasan tanah, keterbukaan data inventarisasi RTH, serta penerimaan dan pemeriksaan keberatan warga secara patut.
Sulaiman turut mendorong fasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kota Kendari dengan menghadirkan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), perangkat daerah terkait, pemilik lahan, serta pelaku UMKM. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang klarifikasi untuk mempertemukan dokumen tata ruang dengan kondisi faktual di lapangan.
Pihaknya juga meminta agar pemerintah mempertimbangkan penundaan tindakan penertiban yang berdampak besar selama keberatan warga diperiksa, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan hukum dan tidak terdapat keadaan mendesak yang sah.
Sulaiman menegaskan, masyarakat pada prinsipnya menghendaki penataan ruang yang memiliki dasar hukum jelas, didukung peta yang dapat diverifikasi, serta dilaksanakan dengan keterbukaan informasi dan penghormatan terhadap hak warga.
Dengan adanya penjelasan resmi dan dialog bersama, persoalan teguran terhadap lokasi usaha di kawasan Tapak Kuda–Jalan Buburanda diharapkan dapat diselesaikan berdasarkan data, ketentuan hukum, dan fakta lapangan, tanpa mengabaikan kepentingan penataan kota maupun keberlangsungan usaha masyarakat.
