KENDARI, Ekspossultra.com — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) HAMI Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan kesiapan memberikan pendampingan hukum kepada delapan warga Tunggala Dalam, Kelurahan Wuawua, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari, yang diduga menjadi korban penyerobotan tanah oleh seorang perempuan berinisial JU.
Ketua LBH HAMI Sultra, Andre Darmawan, mengatakan pihaknya akan mengawal proses hukum yang dihadapi warga, termasuk apabila perkara tersebut berlanjut ke pengadilan. Hal itu disampaikannya usai bertemu langsung dengan para warga di Kantor LBH HAMI Sultra, Selasa (23/12/2025).
“LBH HAMI Sultra siap memberikan bantuan hukum dan pendampingan kepada delapan warga Tunggala Dalam yang digugat atas dugaan penyerobotan tanah,” ujar Andre Darmawan.
Ia menjelaskan, sengketa lahan tersebut masih terus berlanjut meskipun sebelumnya delapan warga telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Saat ini, kata dia, warga berpotensi kembali menghadapi proses hukum melalui jalur peradilan.
Andre juga mengarahkan warga untuk segera menyiapkan dan mengumpulkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, seperti Surat Keterangan Tanah (SKT), bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta dokumen pendukung lainnya.
“Saya sudah arahkan warga untuk menyiapkan semua berkas dan bukti kepemilikan tanah sebagai bahan pembelaan ketika perkara ini masuk ke pengadilan,” katanya.
Salah satu warga Tunggala Dalam, Erik Lerihardika, mengungkapkan bahwa tanah yang disengketakan tersebut dibeli oleh orang tuanya pada tahun 2013 dari seseorang bernama Suharto. Namun, belakangan tanah tersebut diklaim pihak lain dan bahkan telah bersertifikat atas nama orang lain.
“Kami heran karena tanah itu sudah jelas kami beli dan ada saksi-saksinya. Tapi tiba-tiba sudah terbit sertifikat atas nama orang lain. Kami sangat terkejut,” ungkap Erik.
Ia menambahkan, warga sempat melakukan pertemuan dengan pihak yang mengklaim tanah tersebut di Kantor Lurah Wuawua untuk mempertanyakan dasar penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, pihak yang bersangkutan enggan menunjukkan bukti kepemilikan dan justru melaporkan warga ke Polda Sultra.
“Kami hanya mempertanyakan dasar hukumnya. Tapi tidak dijelaskan, malah kami yang dilaporkan ke Polda. Ini yang kami anggap janggal,” katanya.
Warga lainnya, Harjun, menyebut bahwa klaim kepemilikan tanah tersebut bukan pertama kali terjadi. Menurutnya, sebelumnya juga pernah ada pihak lain yang mengklaim lahan tersebut, namun tidak dapat membuktikan kepemilikannya secara hukum.
“Sudah beberapa kali ada yang mengaku sebagai pemilik tanah. Tahun lalu juga kami sempat dilaporkan ke Polres oleh orang yang berbeda, tapi mereka kalah karena tidak bisa membuktikan. Sekarang ini yang mengklaim ibu berinisial JU dan sudah memiliki sertifikat,” jelas Harjun.
Ia menegaskan bahwa pihaknya memiliki bukti kepemilikan yang kuat, mulai dari alas hak, bukti pembayaran PBB, hingga riwayat jual beli tanah.
“Kami punya alas hak, bukti PBB, dan asal-usul tanah yang dibeli orang tua kami dari Pak Gawu. Itu semua akan kami buktikan secara hukum,” pungkasnya.
Saat ini, warga Tunggala Dalam bersama LBH HAMI Sultra tengah menyiapkan langkah hukum lanjutan untuk memperjuangkan hak atas tanah yang disengketakan tersebut.
