Kendari, Ekspossultra.com – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) menetapkan lima orang tersangka kasus korupsi Proyek Pembangunan Jalan Eensumala dan Jembatan Langere-Tanah Merah Kabupaten Buton Utara.
Kelima tersangka itu diantaranya adalah MB Kadis PUPR Kabupaten Buton Utara selaku PA, S selaku PPK, N selaku Direktur PT. SB, U selaku Wakil Direktur PT. SB, dan SK selaku Kepala Pemasaran PT. Asuransi Vidae Kendari.
“Kelimanya ditetapkan sebagai tersangka karena telah terjadi perbuatan melawan hukum/menyalahgunakan wewenang dalam Proyek Pembangunan Jalan Eensumala dan Jembatan Langere-Tanah Merah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 dan 2023 dengan sumber dana berasal dari APBD (Pinjaman dana PEN) Tahun Anggaran 2022 dan 2023,” kata Kasi Penkum Kejati Sultra, Dody melalui keterangan resminya. Senin (2/9/2024).
Dody menyebut bahwa proyek tersebut tidak selesai dan menimbulkan kerugian negara + 4,5 Milyar rupiah.
Dody menjelaskan, Peran kelima tersangka adalah tersangka MB merupakan PA dalam pekerjaan Jalan Eensumala dan Jembatan Langere-Tanah Merah, tersangka S selaku PPK nya, tersangka N dan U selaku penyedia jasa konstruksi tidak menyelesaikan pekerjaan sampai berakhirnya kontrak namun tetap mengambil uang muka dari kedua pekerjaan tersebut.
“Tersangka SK selaku pihak Asuransi yang tidak membayar jaminan pelaksanaan pekerjaan padahal sudah di minta sehingga menimbulkan kerugian negara,” katanya.
Lanjutnya, Tersangka MB, tersangka S, tersangka U dan tersangka SK sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik, kemudian ditingkatkan statusnya sebagai tersangka dan selanjutnya dilakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Kelas IIA Kendari.
“Untuk tersangka N sudah dilakukan pemanggilan oleh penyidik namun yang bersangkutan belum memenuhi panggilan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan,” jelasnya
Atas perbuatannya, para tersangka melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999.
