KENDARI, Ekspossultra.com – Aliansi Mahasiswa Gerbang Kota mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari untuk segera menindaklanjuti aduan masyarakat terkait dampak pembangunan perumahan oleh PT. Mega Amalia di Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Aksi unjuk rasa digelar, Senin (21/7).
Pembangunan perumahan yang dilakukan PT. Mega Amalia diduga telah menyebabkan banjir lumpur, kerusakan rumah warga, serta menimbulkan gangguan kesehatan dan kerugian materiil. Aksi dipimpin oleh koordinator lapangan, Sarman, yang menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPRD Kendari.
“Kami mendesak DPRD, Satpol PP, dan perwakilan warga untuk turun langsung ke lapangan guna memverifikasi kondisi di lokasi pembangunan. Dugaan kejahatan lingkungan dan pengrusakan rumah warga harus segera diselidiki,” ujar Sarman.
Sarman juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian berinisial AG sebagai pemilik lahan yang dikembangkan oleh PT. Mega Amalia. Menurutnya, aktivitas pembangunan tersebut telah melanggar ketentuan hukum, termasuk Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 170 KUHP tentang perusakan barang milik orang lain secara sengaja dan melawan hukum.
“Kami menuntut penghentian proses perizinan pembangunan, serta meminta pihak pengembang dan pemilik lahan memberikan ganti rugi kepada warga terdampak,” tegasnya.
Aspirasi massa diterima oleh Ketua DPRD Kota Kendari, La Ode Muh. Inarto, dan anggota DPRD dari Fraksi PPP, Gilang. Tuntutan tersebut telah disampaikan kepada Komisi III DPRD untuk ditindaklanjuti.
Anggota Komisi III DPRD Kota Kendari, LM Rajab Jijik, menyatakan pihaknya akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemkot dan pengembang, serta melakukan kunjungan langsung ke lokasi pembangunan.
“Kita akan lihat kondisi riil di lapangan dan pelajari master plan pembangunan. Jika ada kerugian warga akibat aktivitas pembangunan BTN tersebut, pengembang harus bertanggung jawab,” kata Rajab.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah kota memiliki regulasi yang jelas terkait perizinan pembangunan. “Jika ditemukan pelanggaran dan pengembang tidak mematuhi aturan, maka izin bisa kita cabut,” tandasnya.
Aksi ini menjadi sorotan publik karena menyangkut perlindungan lingkungan, hak warga, dan penegakan hukum atas dugaan kejahatan lingkungan oleh korporasi dan pemilik lahan.
