KENDARI, Ekspossultra.com — Seorang mahasiswi berinisial I (19), didampingi tim kuasa hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SUKDAR-PARTNER & LAW FIRM (SP Law Firm), melaporkan seorang oknum dosen yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Kendari berinisial KMH ke Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra).
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual yang disebut dialami korban di lingkungan kampus. Laporan Polisi itu tercatat dengan Nomor: LP/B/363/VII/RES 1.24./2026/SPKT/Polda Sultra, tertanggal 28 Juli 2026.
Kuasa hukum korban, Sukdar, S.H., M.H., mengatakan laporan tersebut merupakan langkah hukum yang ditempuh keluarga korban untuk memperoleh keadilan sekaligus memastikan adanya proses hukum terhadap dugaan peristiwa yang dialami kliennya.
Menurut keterangan kuasa hukum, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, 15 Juli 2026, di ruang kerja terduga pelaku di lingkungan UIN Kendari.
Sukdar menjelaskan, korban yang merupakan mahasiswi semester II datang dari Kabupaten Bombana menuju Kendari sejak sekitar pukul 09.00 WITA dan tiba sekitar pukul 14.30 WITA. Kedatangan korban ke kampus disebut bertujuan menemui KMH yang merupakan dosen mata kuliah Fikih dan Muamalah terkait perbaikan nilai mata kuliah yang berstatus “error”.
“Sekitar pukul 15.00 WITA, korban menunggu di depan ruangan Dekan FEBI. Setelah waktu salat Ashar, terduga pelaku tiba dan mempersilakan korban masuk ke ruangan,” kata Sukdar dalam keterangan resminya.
Di dalam ruangan, kata dia, KMH kemudian menanyakan hafalan yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut. Korban disebut tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Percakapan selanjutnya berkembang ke persoalan pribadi, termasuk tempat tinggal dan pekerjaan orang tua korban.
“Korban yang merasa malu karena tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut kemudian menangis. Dalam kondisi psikologis yang rentan itu, menurut keterangan klien kami, terduga pelaku justru menyampaikan pernyataan yang tidak pantas, termasuk menyarankan korban tinggal di pondok atau tinggal bersama dirinya,” ujar Sukdar.
Sukdar menambahkan, berdasarkan pengakuan korban, setelah percakapan tersebut terjadi kontak fisik yang dinilai korban tidak pantas.
“Terduga pelaku kemudian duduk di samping korban, memperbaiki jilbab dan mengusap kepala korban. Setelah itu, menurut pengakuan korban, terduga pelaku mencium kening korban,” katanya.
Menurut Sukdar, tindakan serupa kembali terjadi ketika korban hendak meninggalkan ruangan.
“Ketika menuntun korban keluar ruangan, terduga pelaku kembali merapikan jilbab korban dan mencium keningnya untuk kedua kalinya. Korban kemudian berusaha keluar karena mulai merasa risih,” ujarnya.
Kuasa hukum juga menyebut korban sempat mengalami kesulitan keluar dari ruangan karena menurut keterangannya, terduga pelaku sempat berada di dekat pintu.
Sukdar mengatakan, dalam peristiwa tersebut, terduga pelaku juga disebut mengatakan kepada korban agar menganggap dirinya sebagai orang tua.
“Terduga pelaku berdalih dengan mengatakan, ‘Anggap saja saya orang tuamu’. Menurut kami, pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran atas tindakan yang dikeluhkan korban,” tegas Sukdar.
Disebut Diminta Tidak Menceritakan Kejadian
Pasca kejadian, menurut keterangan kuasa hukum, korban sempat dipisahkan dari seorang temannya berinisial A yang menunggu di luar ruangan karena telah membuat janji bertemu dengan korban.
Keesokan harinya, korban disebut kembali dipanggil ke ruangan KMH. Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan kuasa hukum, terduga pelaku mengakui kesalahan, menyatakan penyesalan dan meminta maaf kepada korban.
Namun, korban juga mengaku diminta tidak menceritakan kejadian tersebut kepada pihak lain dengan alasan dapat merusak nama baik kampus.
Kuasa hukum korban lainnya, Hasrianil, S.H., M.H., mengatakan keluarga korban terpukul setelah mengetahui dugaan peristiwa tersebut.
“Pihak keluarga yang berasal dari luar Kota Kendari merasa sangat terpukul. Mereka mengirimkan anaknya untuk menuntut ilmu di ibu kota provinsi, terlebih di kampus yang berbasis agama. Namun, menurut pengakuan korban, justru terjadi dugaan pelecehan oleh oknum dosen,” kata Hasrianil.
Ia menambahkan, kondisi tersebut turut berdampak terhadap korban secara psikologis.
“Korban saat ini mengalami trauma akibat peristiwa yang dialaminya. Karena itu, keluarga memilih menempuh jalur hukum dan mempercayakan pendampingan kepada SP Law Firm,” ujarnya.
Tempuh Jalur Hukum
Atas dugaan peristiwa tersebut, keluarga korban kemudian memberikan kuasa kepada SP Law Firm untuk melakukan pendampingan hukum. Laporan resmi dilayangkan ke Polda Sultra pada 28 Juli 2026.
Menurut pihak kuasa hukum, perkara tersebut kini berada dalam proses penyelidikan.
“Kami dari SP Law Firm mengutuk keras dugaan tindakan yang dilakukan oknum pendidik tersebut. Kami juga berterima kasih kepada Polda Sultra yang telah menerima laporan klien kami dan memprosesnya,” kata Hasrianil.
Ia berharap proses hukum berjalan secara profesional dan transparan.
“Kami meminta pihak terkait, termasuk Rektorat UIN Kendari, tidak memberikan perlindungan terhadap siapa pun apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum. Kami akan terus mengawal perkara ini hingga korban memperoleh keadilan dan pemulihan,” tegasnya.
Hasrianil juga berharap penanganan perkara tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman bagi seluruh mahasiswa.
“Jangan sampai ada lagi mahasiswi atau mahasiswa yang menjadi korban kekerasan maupun pelecehan di lingkungan pendidikan,” pungkasnya.
