Gelombang aksi unjuk rasa kembali terjadi di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra). Sejumlah massa mendatangi kantor tersebut untuk mendesak peninjauan ulang penanganan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Cirauci II di Kabupaten Buton Utara, Senin (27/4).
Dalam aksinya, para demonstran menilai proses penegakan hukum yang dilakukan belum sepenuhnya menyentuh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Sorotan utama massa tertuju pada Burhanuddin, yang saat proyek berlangsung menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Menurut mereka, posisi strategis tersebut membuat Burhanuddin memiliki peran penting dalam proyek, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini, Burhanuddin diketahui menjabat sebagai Bupati Bombana.
Salah satu orator, Malik Botom, menegaskan bahwa penanganan perkara harus dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih.
“Kami meminta Kejati Sultra bersikap profesional dan terbuka. Semua pihak yang diduga terlibat harus diperiksa tanpa pengecualian,” ujarnya.
Massa juga mempertanyakan adanya perbedaan informasi terkait jumlah tersangka. Berdasarkan data yang mereka himpun, awalnya terdapat tiga nama yang diduga terlibat, namun hingga kini baru dua orang yang diproses hukum.
Kedua tersangka tersebut masing-masing Direktur CV Bela Anoa, Terang Ukas Sembiring, serta Rahmat yang berperan sebagai peminjam perusahaan. Kondisi ini memunculkan kecurigaan di kalangan demonstran terkait konsistensi penyidikan.
“Kami mempertanyakan integritas penyidik. Jika memang ada tiga nama yang mencuat, mengapa hanya dua yang diproses? Ini harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” ungkapnya.
Aksi sempat diwarnai ketegangan ketika perwakilan Kejati Sultra mencoba menemui massa. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena para demonstran menolak berdialog dan meminta agar Kepala Kejati Sultra hadir secara langsung.
Pihak kejaksaan menyampaikan bahwa pimpinan mereka sedang berada di luar daerah saat aksi berlangsung. Meski demikian, massa tetap bersikeras dan mengancam akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntutan mereka dipenuhi.
Seorang perwakilan Kejati Sultra yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa proses penyidikan masih berjalan sesuai prosedur.
“Penanganan perkara ini tetap kami lakukan secara profesional dan berdasarkan alat bukti yang ada. Setiap perkembangan akan disampaikan kepada publik,” ujarnya.
Kasus pembangunan Jembatan Cirauci II kini menjadi sorotan publik dan dinilai sebagai ujian kredibilitas penegakan hukum di Sulawesi Tenggara, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi yang melibatkan pejabat daerah.
Berdasarkan hasil audit, proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021 dengan nilai kontrak sekitar Rp4,1 miliar tersebut diduga menimbulkan kerugian negara hingga Rp3,8 miliar. Temuan itu muncul karena pekerjaan fisik jembatan dilaporkan tidak rampung alias mangkrak, sementara pencairan anggaran telah dilakukan dalam jumlah signifikan.
