MONEY POLITIK
Nama : Lutvya Ultifati Zadiah
Nim : 22361055
Jurusan : Ilmu Hukum
Money Poritik adalah Praktik mempergaruh pemilihan dengan memberikan uang atau
barang atau melakukan janji-janji tertentu baik kepada Pemilih maupun penyelengara
pemilu. Money Politik dapat merusak demokrasi, menghambat Pertumbuhan ekonomi
dan menibulkan kebencian dan permusuhan di masyarakat.
Sejarah money Politik di indonesia tidak bisa dipesahkan dari segaran politik Indonesia
Secara umum. money Politik sudah terjadi sejak zaman kolonial belanda. ketika Para
Pejabat kolonial memberikan uang atau barang kepada para Pemimpin daerah untuk
mendapatkan dukungan berupa suara. money Politik juga terjadi sejak kemerdekaan
Indonesia, ketika para tokon nasional dan partai-Partai Politik berusaha memperoleh
kekuasaan dan Popularitas dengan cara-cara yang tidak Jujur dam etis.
money Poitik menjadi lebih parah Setelah orde baru yang dipimpin oleh Presiden
Soeharto berakhir pada tahun 1998, pada sat itu banyak kasus korupsi, kolus dan
nipotisme yang melibatkan Para Pejabat. Money politik tidak terjadi hanya pemilihan
umum tetapi juga dalam Pemilihan kepala daerah, legislatif. Eksekutif maupun partai
politik. Money Porlitik dapat berupa Pemberian uang tunai. barang. Jasa, atau
keuntungan ekonomi lamnya kepada calon atau Pemilihan dengan maksud terang
terangan atau terselulacing Untuk memmpengaruhi hasil Pemilihan. money Politik
dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok masyarakat yang memiliki
kepentingan tertentu dalam proses Politik. money Politik dapat bersifat langsung
maupun tidak langsung. terbukan maupun tertup, formal maupun Informal.
money Politik memiliki dampak negatif bagi demokrasi dan Pembangunan Indonesia.
money Politik dapat merusak kreadibilitas dan integritas sistem Politik indonesia yang
seharusnya bersih dan adil. money Politik dapat memengaruhi Partisipasi dan
kesadaran masyarakat dalam proses demokrasi. money Politik dapat menimbulkan
Ketimpangan Sosial dan ekonomi antara kelompok – kelompok masyarakat yang
memiliki akses terhadap sumber daya untuk melakukan money Politik dengan
kelompok. kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses tersebut. money Politik
dapat mengancam stabilitas dan kedaulatan negara Jika digunakan sebagai alat untuk
melakukan konflik sosial atau separatism.
Untuk mengatasi money Holitik diindosesia diperlukan upaya Bersama dari Semua
pihak yang terlibat dalam proses domokrasi Pemerintah harus meningkatkan
pengawasan dan penegakan hukum terhadap Praktik money Politik dengan
memberikan sanksi tegas bagi Para Pelaku money Politik sesuai dengan undang undang
yang berlaku. Pemerintah juga harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
dalam Pengolaan dana Publik yang digunakan untuk kepentingan kampanye pilitik dan
Pemilihan lainnya. Pemerintah juga harus meningkatkan transparasi kualitas
pendidikan Politik bagi masyarakat agar memiliki Pengetahuan dan sikap keritis
terhadap praktit money Portik.
Selain itu masyarakat juga berperan aktif untuk melawan money Politik dengan Cara :
1. menggunakan hak pilitanya Acara cerdas dan bertanggung Jawab tanpa terpengaruh
oleh setiap Iming-Iming uang.
2. melaporkan kepada pihak berwenang Jika mengetahui adanya indikasi atau bukti
money Politik.
3. melaporkan kepada pihak berwenang Jika mengetahui adanya indikasi atau bukti
money Politik.
4. menyarakan aspirasi dan Pendapat secara damai tanpa menggunakan kekerasan atau
anarkisme
5. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghormati Perbedaan Pendapat
atau keyakinan.
6. menjalin Kerjasama antara partai partai partai politik untuk menciptakan sistem
demokrasso yang lebih baik.
Adapun sanksi bagi Pelaku money Politik adalah sanksi yang di berikan oleh Undang
Undang kepada orang-orang yang melakukan praktik mempengaruhi Pilihan Pemilih
dengan memberikan atau menjanjikan imbalan materi atau lainnya.
Berdasarkan undan-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ada tiga
kategori waktu untuk melakukan money Politik yaitu saat kampanye, masa tenang dan
hari pemungutan suara. Setiap kategors waktu memiliki Sanks Pidana yang berdedabeda.
1 . Sanksi Pidana saat kampanye adalah Pidana Paling lama dua tahan dan denda Paling
banyak Rp 24 Juta
2 Sanksi Pidana masa terang. adalah penjara paling lama empat tahun dan denda Paling
banyak Rp 40 Juta
3. Sanksi Pidana hari pemungutan suara. adalah Pidana Penjara paling lama tiga tahari
dan denda paling banyak Rp 36. Juta
Salain Sanksi Pidana Pelaku money Palitik Juga dapat didislaualifikasi sebagai peserta
Pemilu atau calon kepala daerah jika terbukti melakukan money Politik.
Didiliskualifikas ini berarti semua peserta pemilu atau calon kepala daerah tidak dapat
mengikuti Proses Venrivikasi Partai Politik atau Penyelergaraan pemilu kepala daerah.
Politik uang sering terjadi dalam pemilihan Umum (pemilu) di indonesia baik di tingkat
Pusat maupun daarah. Beberapa bentuk Politik uong yang umum dilakukan adalah:
a. memberikan uang tunai atau barang kepada Pemilih agar memilih Calon
tertentu.
b. memberikan fasilitas atau jasa kepada Pemilih agar memilih
c. calon tertentu memberikan Janji – Jangi kepada Pemilih agar memilih calon
tertentu.
d. memberikan dukungan atau Perlindungan kepada pemilih agar memilih Calon
tertentu.
Berikut ini adalah beberapa contoh politik uang dalam Permilk yang pernah terjadi di
indonesia:
a. Pada tahun 2019. Polisi mengamankan satu mobil yang membawa uang Senelai
Rp 1.075 miliar dan sejumblah atribut salah satu Partai Peserta Pemilih
dilamongan, Jawa timur. Dua orang diamankan bersama sejumblah atribut salah
satu Partai Peserta Pamila tahun 2019.
b. Pada tahun 2019 Polisi melakukan Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap
seorang calon anggota legislatif DPRD Sumatra utara (sumut) dari partai
gerindra berinisial DRG. DRG diduga melakukan Politik uang menjelang masa
tenang bersama tiga rekannya yang melakukom aksi tersebut.
c. pada tahun 2019 Jutaan lembar uang beredar liar menjelang pencoblosan pada
Pemilu 2019 yang dihelat rabu (17/4/2019).
d. Pada tahun 2021, kasus Politik uang yang Pernah terjadi pada anggota KPU
kota Prabumulih khusus tersebut diusut oleh dewan kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKKP) Hal itu terbukti menerima uang dari salah satu calon anggota
legislatif dengan menjanjikan sebanyak 20 ribu suara.
Untuk mencegah dan memberantas Politik uang, ada beberapa lembaga yang bertugas
mengawasi dan menindak Pelaku Politik uang seperti :
a. Badan Pengawas Pomilu (Bawaslu) yang bertugas mengawasi penyelengaraan
Pemilu dan melaporkan dugaan pelangaran hukum
b. komis Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas Pemberatasan bertugas
menyelengarakan tindak Pidana korupsi termasuk politik uang.
c. mahkamah koustitus (MK) yang bertugas menguji konstitusionalitas Undangundang dan Peraturan Pemerintah.
Selain itu ada beberapa faktor yang menyebabkan Politik uang terjadi antara lain :
a. Adanya ketimpangan ekonomi dan sosial yang membuat sebagian masyarakat
merasa tidak puas dengan hasıl Pemerintah dan mencari alternatif lain.
b. Adanya korupsi dan Penyalahgunaan wewenang Oloh Pejabat Publik yang
membuat sebagian masyarakat merasa tidak aman dan Ingin menganti mereka.
c. Adanya Persaingan Politik yang ketat antara partar partai atau calon-calon
Pemimpin yang menggunakan strategi kampanye hitam untuk menarik simpati
atau mengendalikan Pemilih.
d. adanya lemahnya Pengawasan dan Penegakan hukum terhadap Praktik Politik
uang, baik dari Penyelenggara Pemilu, Partai Politik, maupun masyarakat Sipil.
Untuk Mencegah dan memberantas Politik uang, di perlukan Upaya bersama dari
Semua pihak yang terlibat dalam proses. Pemilihan Umum, yaitu :
a. meningkatkan kesedaran dan Partisipasi masyarakat dalam pemilu agar mereka
dapat memilih secara deras dan bertanggung jawalb
b. Mendarong transparans, dan kesadaran masyarakat penyelenggara Pemilu
dalam menyelengarakan, mengawasi, dan menyelesaikan sengketa Pemilu
c. menguatkan Sistem Peradilan untuk menindak tagas Pelaku Politik uang
dengan memberikan sanksi hukum yang sesuai dengan tingkat keadaan mereka.
d. membangun budaya domotiras, yang menharga hak asasi manusia kabebasan
berpendapat, persamaan di depon hukum. Serta toleransi antar belompok.
Politik uang adalah praktik yang terjadi di banyak negara Yang Juga mengalami
masalan serupa antara lain India, Pilipiva, dan amerika Serikat. Namun dampak dari
money politik berbeda-beda di setiap negara. tergantung pada kondisi Sosial Politik
dan ekonomi masing-masing. misalnya di indonesia praktik Politik wang dapat
mempengaruhi hasil Pemilihan dan memunculkan Pemimpin yang hanya Poduli
kepentingan pribadi dan golongan bukan masyarakat yang memilihnya. Di Filipina
Praktik ini dapat memiau kekerasan dan konfik antar kelompok masyarakat salan satu
sanksi bagi Pelaku money Politik adalah dengan membuat regulasi yang jelas dan
memberikan Saksi bagi Pelaku Politik uang.
Adapun contoh-contoh moes Politik dalam kehidupan sehari- hari :
a. kampanye hitam yang dilakukan oleh beberapa tim Sukses Calon Penguasa
dengan tujuan menjatuhkan pihak lawan.
b. Adanya Penanggung jawab bebas bercicara Pada saat car free day dengan
tujuan memberikan masukan serta kritik terhadap Pemerintah.
c. Adanya money Politik yang dilakukan oleh oknum calon Pemimpin dengan
tujuan untuk memperoleh Suara dari masyarakat.
Berikut ini adalan beberapa tanggapan money Politik menurut agama islam:
1. Menurut bincang syarah, money Politik merupakan bagian dari riswah yaitu sesuatu
yang di berikan kepada orang lain dengan tujuan menyembunyikan kebenaran atau
membenarkan kebatilan. Riswan adalah haram berdasarka Al quran dan hadist. Allah
SWT berfirman dalam surat Al-baquran ayat 100 dan janganlan Sebagian yang lain di
antara kamu dengan Jalan kebatilan dan (Janganlah) membawa urusan harta itu kepada
hakim, supaya kami dapat manambah sebagian dari harta benda orang lain dengan
Jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahuinya.
“Barang siapa yang memberi vang kepada hakim untuk mendapatkan Putusan yang
menguntungkan dirinya sendiri, maka i teran melakukan dose besar.2. Menurut akurat khazanah Islam, money Politik Juga termasuk dalam bentuk suap menyuap yang dilarang oleh Islam. Suap menyuap adalah suatu perbuatan yang
termasuk dosa besar karena ada kecurangan dan ketidak kejujuran dalam komptisi
Pemilu : Suap menyuap Juga bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan
sosial yang di Jujung tinggi Oleh Islam. Allah Swt berfirm dalam surat al-maidan ayat
7. “dan barang siapa membenarkan Sesuatu kepada orang lain untuk mendapatkan
sesuatu dari orang lain, maka ia telah melakukan dosa besar
