Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulawesi Tenggara (Sultra) bergerak cepat menindaklanjuti hasil rapat daring pengurus PGRI yang telah dilaksanakan pada Rabu, 22 Januari 2025. Langkah ini dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak guru, khususnya terkait berbagai tunjangan guru SMA, SMK, dan SLB se-Sultra, Jumat (24/1/2025).
PGRI Sultra melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra. Koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PGRI Sultra bersama para wakil dan Sekretaris Umum (Sekum).
Dari hasil koordinasi dengan BPKAD, diketahui bahwa dana untuk gaji ke-13 dan ke-14 telah tersedia, tetapi pencairannya masih menunggu proses administrasi dan mekanisme pembayaran yang memerlukan Surat Keputusan (SK) Gubernur sebagai syarat utama.
Ketua PGRI Sultra, Suriyadi, juga menjelaskan terkait Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang belum dibayarkan satu bulan pada Triwulan 4 (TW 4).
“Dana tersebut belum ditransfer ke Dikbud Sultra. Namun, pihak Dikbud menyatakan bahwa anggaran tersebut akan dimasukkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dikbud Sultra,” ungkapnya.
Pada pertemuan dengan Dikbud Sultra yang dihadiri oleh Sekretaris Dinas (Sekdis) bersama staf pengelola tunjangan, dijelaskan bahwa pembayaran TPG yang tertunda tersebut menunggu terbitnya SK carry over dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Biasanya, SK ini diterbitkan setelah rapat koordinasi yang diadakan oleh kementerian terkait.
PGRI Sultra meminta agar keterlambatan pembayaran TPG tidak terulang lagi di tahun 2025. Pihak Dikbud menyatakan sedang mempercepat proses sambil menunggu SK carry over dari Kemendikbudristek. Selain itu, TPG yang tertunda satu bulan akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran TPG Triwulan 1.
“Kami (PGRI Sultra) akan terus memberikan dukungan kepada guru-guru untuk memastikan mereka mendapatkan hak-haknya,” tegas Suriyadi.
Berdasarkan data, terdapat total 5.405 tenaga guru di Sulawesi Tenggara yang berhak menerima TPG. Jumlah tersebut terdiri dari 3.599 guru SMA, 1.570 guru SMK, 112 guru SLB, dan 124 pengawas. Hingga saat ini, baru sekitar 100 orang yang telah menerima TPG karena persyaratan dan data mereka telah dinyatakan valid.
“Kami PGRI Sultra berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pihak-pihak terkait demi memperjuangkan hak-hak para guru di Sulawesi Tenggara,” tutup Ketua PGRI Sultra.
