Penulis : Ibnu Haris Felama (Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Kendari)
Kendari, Ekspossultra.com – Latar Belakang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui tiga fungsi utamanya, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya dibutuhkan pengawasan serta akuntabilitas bersama dari pengelola keuangan serta elemen masyarakat terhadap pelaksanaan APBN baik dari pusat maupun di daerah.
Dalam rangka memastikan setiap Kementerian Negara/Lembaga mengeksekusi setiap belanja negara berdasarkan konsep value for money, dibutuhkan adanya satu instrumen/alat ukur penilaian kinerja untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran oleh Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
Hal inilah yang mendorong implementasi IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) yang ditetapkan oleh Menteri keuangan sebagai Bendahara Umum Negara.
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari 3 aspek, yaitu Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran, dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran.
IKPA sendiri terdiri dari 8 (delapan) indikator, yaitu : 1. Revisi DIPA; 2. Deviasi Halaman III DIPA; 3. Penyerapan Anggaran; 4. Belanja Kontraktual; 5. Penyelesaian Tagihan; 6. Pengelolaan UP/TUP; 7. Dispensasi SPM; dan 8. Capaian Output.
Reformulasi IKPA
Sejak terbitnya Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 lalu sebagai pengganti Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, terdapat reformulasi penilaian nilai IKPA pada beberapa indikator. Reformulasi tentu dilakukan bukan tanpa tujuan.
Adapun tujuan diberlakukannya reformulasi IKPA diantaranya adalah untuk mendorong akselerasi belanja dan ketercapaian output belanja, penguatan fairness treatment dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, serta penyempurnaan aspek penilaian kinerja sesuai konteks kualitas belanja (value for money).
Tidak ada perubahan yang signifikan pada masing-masing indikator IKPA akibat adanya reformulasi tersebut, hanya ada perubahan persentase bobot dari indikator Deviasi Halaman III DIPA yang semula memiliki bobot 10% menjadi 15%, indikator Dispensasi SPM yang semula memiliki bobot 5% berubah menjadi pengurang nilai IKPA.
Sasaran Perbaikan Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Meskipun dengan adanya reformulasi IKPA pada Tahun Anggaran 2024 tidak mengubah komposisi jumlah indikator, namun begitu terdapat beberapa sasaran perbaikan pada masing-masing indikator pada IKPA. Beberapa sasaran perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran tersebut sebagai berikut:
• Indikator Revisi DIPA
Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui pengendalian revisi DIPA pagu tetap secara semesteran. Sebelum adanya reformulasi, pengendalian revisi pagu tetap dilakukan per triwulanan.
• Indikator Deviasi Halaman III DIPA
Reformulasi bertujuan untuk meningkatkan akurasi/ketepatan realisasi dana per jenis belanja setiap bulannya, sesuai dengan apa yang telah direncanakan pada halaman III DIPA. Deviasi bulanan dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dengan bobot yang berasal dari proporsi pagu jenis belanja.
• Indikator Penyerapan Anggaran
Mendorong akselerasi belanja berdasarkan trajektori pola penyerapan triwulanan per jenis belanja pada setiap triwulan. Nilai kinerja dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang nilai kinerja per jenis belanja dengan bobot yang berasal dari proporsi pagu jenis belanja.
• Indikator Belanja Kontraktual
Upaya mendorong percepatan pembayaran belanja kontraktual. Nilai kinerja indikator belanja kontraktual dihitung berdasarkan : 1). Kontrak dini (Pra DIPA efektif); 2). Akselerasi kontrak 53; dan 3). Distribusi kontrak sampai triwulan II.
• Indikator Penyelesaian Tagihan
Formula indikator ini masih sama seperti IKPA TA. 2022, yaitu dihitung dari ketepatan waktu penyampaian tagihan LS Kontraktual.
• Indikator Pengelolaan UP dan TUP
Ditujukan untuk meningkatkan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP, optimalisasi penggunaan UP dan TUP, serta untuk mendorong pemakaian UP KKP. Kinerja indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan : 1). Ketepatan waktu; 2). Persentase GUP; 3). Setoran TUP; serta terdapat reward untuk penggunaan UP KKP yang mencapai target transaksi KKP.
• Indikator Dispensasi SPM
Upaya dalam meningkatkan ketepatan waktu pembayaran tagihan belanja dan mengurangi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun anggaran. Pada tahun 2024, terjadi reformulasi untuk indikator ini, yaitu tidak dihitung untuk komponen nilai IKPA, tapi sebagai pengurang nilai akhir IKPA.
• Indikator Capaian Output
Dimaksudkan untuk mendorong partisipasi pelaporan dan akselerasi pancapaian output yang berkualitas. Untuk formulasinya sendiri untuk indikator capaian output masih tetap dan tidak ada perubahan.
Strategi Optimalisasi IKPA
Demi tercapainya nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang baik dan optimal, maka diperlukan berbagai Langkah strategi.
Langkah-langkah strategi yang dapat dilakukan oleh para pengelola keuangan satuan kerja untuk masing-masing indikator IKPA diantaranya:
➢ Revisi DIPA
– Melakukan reviu DIPA secara periodik untuk melihat kesesuaian alokasi program/kegiatan/output dalam DIPA dengan kebutuhan satker K/L;
– Meningkatkan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi dapat diminimalisasi;
– Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir).
➢ Deviasi Halaman III DIPA
– Agar memastikan seluruh unit kerja satker K/L melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan pada halaman III DIPA;
– Memastikan halaman III DIPA menjadi alat kendali bagi Kuasa Pengguna Anggaran dalam pencapaian kinerja dan output yang tepat sasaran;
– Memanfaatkan kesempatan pemutakhiran RPD halaman III DIPA setiap triwulannya;
– Memastikan deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum pada Halaman III DIPA tidak melebihi 5% (lima persen).
➢ Penyerapan Anggaran
– Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun;
– Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran;
– Meningkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
➢ Belanja Kontraktual
– Segera menyusun RUP di awal tahun sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan awal tahun anggaran;
– Memastikan pengadaaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya sampai dengan Rp200 juta (dua ratus juta rupiah) diselesaikan pada Triwulan I;
– Memastikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang dimungkinkan dapat ditandatangani dan didaftarkan paling lambat Semester I.
➢ Penyelesaian Tagihan
– Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai (termasuk pekerjaan termin);
– Memperhatikan ketentuan penyelesaian tagihan dalam 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih kepada negara.
➢ Pengelolaan UP dan TUP
– Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan;
– Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP Tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan;
– Memprioritaskan penggunaan UP KKP untuk memenuhi kebutuhan operasional Satker.
➢ Dispensasi SPM
– Menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran;
– Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana dengan memperhatikan batas-batas akhir penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran;
– Menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun.
➢ Capaian Output
– Menetapkan target dan metode perhitungan capaian output untuk setiap Rincian Output (RO) yang dikelola, khususnya untuk output teknis;
– Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir open period reguler (5 hari kerja setelah bulan berakhir);
– Memonitor status data pada aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah Terkonfirmasi;
– Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO), memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran.
Upaya optimalisasi capaian kinerja pelaksanaan anggaran satker yang tertuang pada IKPA satker K/L tidak akan bisa terlaksana jika tidak didukung penuh oleh pimpinan satker sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) beserta seluruh jajaran pengelola keuangan di lingkup satkernya.
Komitmen Bersama yang tinggi akan menciptakan nilai IKPA pada satuan kerja semakin baik dan optimal.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai kuasa BUN juga berkomitmen senantiasa memberikan asistensi dan pendampingan kepada satker jika mengalami kendala dan hambatan dalam rangka menjaga nilai IKPA agar tetap optimal. Dengan sinergi dan koordinasi yang baik antara KPPN dengan para satker mitra kerjanya, maka dapat menciptakan ritme pelaksanaan anggaran yang harmonis dan kolaboratif.
