KENDARI, Ekspossultra.com – Sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran makan dan minum (mamin) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kendari tahun anggaran 2020 kembali digelar di Pengadilan Negeri Kendari, Kecamatan Tipulu. Dalam sidang ke-16 ini, penasihat hukum Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Nahwa Umar, menghadirkan satu orang saksi ahli untuk memberikan keterangan, Senin (5/8)
Saksi ahli yang dihadirkan adalah Syarifuddin, mantan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah. Di hadapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum (JPU), ia memberikan penjelasan terkait sistem pengelolaan dan administrasi keuangan daerah.
Dalam keterangannya, Syarifuddin mengurai mekanisme pencairan dana daerah, yang menurutnya telah tersusun secara sistematis. Ia menjelaskan bahwa dalam proses pencairan anggaran, setiap pejabat memiliki fungsi dan kewenangannya masing-masing, mulai dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bendahara, hingga pejabat penatausahaan keuangan.
“Dalam proses pencairan dana itu, mulai dari PPTK ke bendahara. Kemudian bendahara menerbitkan SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana), selanjutnya dikirim kepada pejabat penatausahaan keuangan. Jika dianggap layak oleh PPK, maka terbitlah draft SPM (Surat Perintah Membayar),” terang Syarifuddin.
Ia menegaskan bahwa jika terdapat pengeluaran yang tidak sah, tanggung jawabnya tidak berada pada Pengguna Anggaran (PA), melainkan menjadi ranah pejabat yang diberi kewenangan melalui pelimpahan, seperti bendahara dan pejabat penatausahaan keuangan.
“Apabila ada pengeluaran yang tidak sah, maka bukan menjadi tanggung jawab PA. Kewenangan tersebut telah dilimpahkan kepada pejabat lain melalui delegasi kewenangan,” ujarnya.
Syarifuddin juga menyebut bahwa penunjukan pejabat pengelola keuangan daerah, termasuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), telah dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan, sehingga sejak 1 Januari para pejabat sudah dapat menjalankan tugasnya masing-masing.
Di sisi lain, penasihat hukum Sekda Kota Kendari, Muswanto Utama, menyatakan bahwa keterangan saksi ahli ini sejalan dengan fakta persidangan sebelumnya, termasuk dokumen Surat Keputusan (SK) KPA yang diajukan sebagai bukti oleh JPU.
“Dalam persidangan sebelumnya sudah kami sampaikan bahwa SK KPA selalu diterbitkan pada awal atau akhir tahun. SK yang diajukan JPU dalam persidangan diterbitkan pada bulan Oktober dan itu adalah SK KPA, yang memang harus ada usulan dari Sekda selaku Pengguna Anggaran,” jelas Muswanto.
Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi lainnya yang dihadirkan oleh tim penasihat hukum.
