KENDARI, Ekspossultra.com – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kedaulatan negara melalui pelaksanaan Operasi Wirawaspada 2025. Selama dua hari operasi, 16–17 Juli 2025, petugas berhasil mengamankan tiga warga negara asing (WNA) asal Tiongkok yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian di wilayah Sulawesi Tenggara.
Operasi tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara dan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kantor Imigrasi Kendari.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari, Muhammad Novrian Jaya, menjelaskan bahwa dua WNA berinisial JY (53) dan XY (45) diamankan saat tim melakukan patroli di wilayah Kabupaten Kolaka. Keduanya tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian lengkap saat diperiksa di lokasi.
“Kami mencurigai keberadaan mereka di salah satu lokasi di Kolaka. Setelah kami dekati, salah satu dari mereka bahkan tidak membawa paspor,” ungkap Novrian, Jumat (18/7).
Pemeriksaan lanjutan dilakukan di sebuah hotel di Kolaka. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa keduanya hanya mengantongi Izin Tinggal Kunjungan (ITK). Namun, ditemukan indikasi penyalahgunaan izin tinggal.
“JY diduga akan melakukan aktivitas perdagangan berdasarkan temuan sejumlah barang dagangan, sementara XY mengenakan pakaian kerja lapangan yang tidak sesuai dengan tujuan kunjungan wisata,” tambah Novrian.
Sementara itu, di hari yang sama, Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) menerima laporan masyarakat terkait keberadaan seorang WNA mencurigakan di sebuah masjid di Kota Kendari. Petugas kemudian mengamankan seorang pria berinisial YS (37), yang setelah diperiksa ternyata telah overstay lebih dari 60 hari dari batas izin tinggal yang dimilikinya.
Ketiga WNA tersebut saat ini dalam proses penanganan oleh Imigrasi Kendari. Mereka dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu:
• Pasal 122 huruf (a): Penyalahgunaan izin tinggal untuk kegiatan yang tidak sesuai.
• Pasal 71 huruf (b): Kewajiban setiap orang asing untuk memberikan keterangan atau menunjukkan dokumen kepada petugas Imigrasi.
• Pasal 78 ayat (3): Overstay lebih dari 60 hari yang dapat dikenai sanksi berupa deportasi dan penangkalan.
Muhammad Novrian Jaya menegaskan bahwa tindakan tegas akan terus dilakukan terhadap siapa pun yang melanggar aturan keimigrasian.
“Kami tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang melanggar aturan dan mengganggu ketertiban,” ujarnya, mengutip arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Jenderal Pol (Purn) Drs. Agus Andrianto, SH, MH.
Operasi Wirawaspada merupakan instruksi langsung dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas orang asing di seluruh wilayah Indonesia. Imigrasi berharap, keberadaan WNA di Indonesia senantiasa membawa kontribusi positif dan mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku.
