KOLAKA UTARA, Ekspossultra.com — Pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di Kabupaten Kolaka Utara diperkuat melalui sinergi lintas instansi. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari bersama Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menggelar Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dengan mendorong pengawasan yang terpadu, sekaligus mendukung kepastian hukum dan iklim investasi di daerah.
Rapat yang mengusung tema “Optimalisasi Peran TIMPORA dalam Penegakan Hukum, Investasi dan Mendukung Peningkatan Ekonomi Daerah” tersebut diikuti unsur Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, TNI, Polri, Kejaksaan, serta instansi dan pemangku kepentingan yang tergabung dalam TIMPORA.
Bupati Kolaka Utara yang diwakili Asisten I, Ihwan, mengatakan perkembangan investasi dan aktivitas ekonomi di daerah perlu diimbangi dengan pengawasan terhadap orang asing yang dilakukan secara terpadu. Menurutnya, keberadaan orang asing dan investasi di Kolaka Utara harus tetap berada dalam koridor hukum serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami berharap keberadaan investasi dan orang asing di Kabupaten Kolaka Utara dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pengawasan perlu dilakukan secara terpadu agar keamanan, ketertiban, kepastian hukum, dan iklim investasi yang kondusif dapat berjalan bersama,” ujar Ihwan.
Ia menilai koordinasi dan pertukaran informasi antarinstansi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pengawasan. Dengan komunikasi yang berjalan baik, potensi persoalan yang berkaitan dengan keberadaan maupun aktivitas orang asing dapat diketahui lebih awal dan ditindaklanjuti sesuai tugas serta kewenangan masing-masing instansi.
“Sinergi antarinstansi harus terus diperkuat karena masing-masing memiliki tugas, fungsi, dan sumber informasi yang berbeda. Dengan komunikasi yang baik, setiap potensi persoalan dapat dideteksi lebih awal sehingga penanganannya dapat dilakukan secara tepat sesuai kewenangan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari, Muhammad Novrian Jaya, menegaskan pengawasan orang asing merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh anggota TIMPORA.
“Setiap instansi memiliki tugas dan sumber informasi yang berbeda. Melalui TIMPORA, informasi tersebut dapat kita satukan sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih terarah, objektif, dan terukur. Kami ingin setiap informasi mengenai keberadaan maupun kegiatan orang asing dapat segera dikomunikasikan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” ungkap Muhammad Novrian Jaya.
Menurut Novrian, pengawasan keimigrasian tidak semata-mata berorientasi pada penindakan. Upaya preventif melalui deteksi dini dan koordinasi berkelanjutan juga menjadi bagian penting untuk memastikan keberadaan dan kegiatan orang asing tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pengawasan tidak hanya kita lakukan ketika sudah terjadi pelanggaran. Deteksi dini dan koordinasi menjadi bagian penting agar setiap perkembangan terkait orang asing dapat diketahui dan ditindaklanjuti sejak awal. Dengan demikian, penegakan hukum tetap berjalan tanpa mengabaikan kebutuhan akan ruang investasi yang aman, tertib, dan memiliki kepastian hukum,” jelasnya.
Usai rapat, kegiatan dilanjutkan dengan operasi bersama TIMPORA di wilayah Kabupaten Kolaka Utara. Operasi tersebut menjadi tindak lanjut atas koordinasi yang telah dilakukan sekaligus untuk memastikan keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari selanjutnya akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dan seluruh unsur TIMPORA. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menghadirkan pengawasan keimigrasian yang profesional, terukur, dan responsif terhadap dinamika keberadaan orang asing di wilayah kerja.
Upaya tersebut juga sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, melalui semangat “Imigrasi untuk Rakyat”, dengan mengedepankan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian sekaligus mendukung keamanan, kepastian hukum, investasi, dan pembangunan ekonomi daerah.
