KENDARI, Ekspossultra.com – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian melalui penandatanganan nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara, Bombana, dan Konawe. Kesepakatan tersebut ditandai dalam kegiatan Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Sosialisasi Keimigrasian terkait Layanan Data Keimigrasian yang berlangsung di Claro Hotel Kendari, Rabu (5/8).
Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan antara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara dengan Bupati Kolaka Utara, Bupati Bombana, dan Bupati Konawe. Kesepakatan ini menjadi komitmen bersama untuk mengoptimalkan pelayanan keimigrasian melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) di masing-masing daerah.
Selain itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kolaka Utara, Bombana, dan Konawe sebagai tindak lanjut pelaksanaan layanan keimigrasian di daerah.
Melalui kerja sama tersebut, masyarakat di tiga kabupaten tidak lagi harus datang ke Kota Kendari untuk mengakses sejumlah layanan keimigrasian. Kehadiran layanan di MPP diharapkan memangkas waktu tempuh, mengurangi biaya perjalanan masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari, Muhammad Novrian Jaya, mengatakan kolaborasi dengan pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kerja sama ini merupakan wujud komitmen kami dalam menghadirkan layanan keimigrasian yang lebih mudah dijangkau masyarakat. Selama ini masih banyak warga dari daerah yang harus menempuh perjalanan cukup jauh ke Kendari hanya untuk mengurus layanan keimigrasian. Melalui integrasi layanan di Mall Pelayanan Publik, masyarakat dapat memperoleh pelayanan lebih dekat, lebih cepat, serta lebih efisien dari sisi waktu maupun biaya,” ujarnya.
Menurut Novrian, sinergi dengan pemerintah daerah, khususnya DPMPTSP, menjadi fondasi penting dalam membangun pelayanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya memperluas akses pelayanan, tetapi juga meningkatkan kepuasan masyarakat. Kantor Imigrasi Kendari berkomitmen memberikan pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara, Azwar Anas, menegaskan bahwa penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kerja sama ini merupakan bentuk sinergi nyata antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan yang semakin efektif dan efisien. Dengan adanya integrasi layanan keimigrasian di Mall Pelayanan Publik, masyarakat akan memperoleh akses layanan yang lebih cepat, mudah, dan tepat sasaran tanpa harus terkendala oleh jarak,” ungkapnya.
Ia menambahkan, perluasan layanan keimigrasian di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang merata.
“Kolaborasi yang terbangun hari ini diharapkan menjadi model pelayanan terpadu yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Semakin dekat layanan dengan masyarakat, semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan. Ke depan, kami akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar pelayanan keimigrasian semakin berkualitas dan menjangkau lebih banyak wilayah di Sulawesi Tenggara,” katanya.
Selain penandatanganan kerja sama, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi layanan data keimigrasian kepada instansi terkait. Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman mengenai mekanisme permohonan data keimigrasian guna mendukung pengawasan, koordinasi antarinstansi, serta pengambilan kebijakan berbasis data yang akurat.
Seluruh rangkaian kegiatan tersebut merupakan implementasi program Imigrasi untuk Rakyat yang diinisiasi Direktorat Jenderal Imigrasi. Program tersebut menitikberatkan pada pelayanan keimigrasian yang mudah, cepat, transparan, dan semakin dekat dengan masyarakat melalui penguatan sinergi bersama pemerintah daerah.
