BUTON SELATAN, Ekspossultra.com — Dugaan penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan kembali mencuat di Perairan Kadatua. Sejumlah video yang beredar di tengah masyarakat pada akhir September 2026 diduga memperlihatkan aktivitas penangkapan ikan menggunakan bom, sehingga kembali menimbulkan keresahan warga dan kekhawatiran terhadap kondisi ekosistem laut.
Praktik penangkapan ikan dengan bahan peledak bukan persoalan baru di wilayah tersebut. Namun, warga meminta dugaan aktivitas serupa tidak dibiarkan berulang tanpa penanganan yang jelas dari aparat berwenang.
Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan, informasi mengenai dugaan penggunaan bom ikan telah menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, warga berharap aparat dapat segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemeriksaan dan penelusuran di lapangan.
“Kami berharap informasi seperti ini tidak hanya menjadi pembicaraan masyarakat. Kalau memang ada dugaan penggunaan bom ikan, seharusnya segera diperiksa dan ditindaklanjuti oleh aparat yang berwenang,” ujar warga tersebut.
Ia mengatakan, masyarakat pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap orang yang diduga menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan.
“Masyarakat bisa memberikan informasi dan mengingatkan, tetapi untuk mengejar, menangkap, atau menyita barang bukti itu kewenangan aparat. Karena itu kami berharap ada tindakan nyata dan masyarakat juga merasa aman ketika menyampaikan informasi,” katanya.
Beredarnya video tersebut juga kembali memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan di wilayah perairan Kadatua. Warga berharap informasi mengenai lokasi, waktu, serta pihak yang terlihat dalam video dapat diverifikasi sehingga tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.
Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dilarang dalam ketentuan perikanan Indonesia. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan melarang penangkapan ikan dengan bahan peledak atau cara lain yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan serta lingkungannya. Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
Dari sisi lingkungan, penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan dapat menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem laut, termasuk terumbu karang dan biota yang berada di sekitar lokasi ledakan. Kerusakan habitat tersebut pada akhirnya berpotensi memengaruhi keberlanjutan sumber daya ikan yang menjadi tumpuan kehidupan nelayan.
Warga juga berharap pengawasan tidak hanya dilakukan setelah muncul laporan atau video yang beredar. Patroli di wilayah yang dinilai rawan, pengumpulan informasi dari masyarakat, serta koordinasi antaraparat dinilai penting untuk mencegah praktik penangkapan ikan yang merusak.
“Yang kami inginkan sebenarnya sederhana, laut ini tetap bisa digunakan untuk mencari nafkah. Jangan sampai karena ulah beberapa orang, nelayan yang menggunakan cara tangkap yang baik justru ikut dirugikan,” ujar warga tersebut.
Menurut dia, apabila dugaan penggunaan bom ikan benar-benar terjadi dan terus berulang, dampaknya bukan hanya dirasakan saat ini, tetapi juga dapat memengaruhi ketersediaan sumber daya laut bagi masyarakat pada masa mendatang.
Karena itu, masyarakat meminta pihak berwenang memverifikasi video yang beredar, menelusuri laporan warga, serta mengambil langkah sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran.
Penanganan dugaan penggunaan bahan peledak di laut juga diharapkan tidak berhenti pada pelaku yang ditemukan di lapangan. Apabila dalam penyelidikan ditemukan adanya pihak lain yang memasok atau terlibat dalam kegiatan tersebut, masyarakat berharap seluruh rangkaian pelanggaran dapat ditelusuri sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai video yang beredar masih memerlukan verifikasi dari aparat berwenang, termasuk mengenai lokasi, waktu kejadian, serta identitas pihak yang terlihat dalam rekaman. Karena itu, video yang beredar di masyarakat tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan seseorang sebagai pelaku sebelum dilakukan pemeriksaan dan pembuktian sesuai prosedur hukum.
Warga berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serius agar Perairan Kadatua tetap menjadi sumber penghidupan masyarakat sekaligus terjaga keberlanjutan ekosistem lautnya.
