SURABAYA, Ekspossultra.com – Direktorat Jenderal Imigrasi memperkuat upaya pembenahan organisasi melalui penguatan integritas dan kepatuhan internal dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Penguatan Kepatuhan Internal Terintegrasi yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, pada 1–3 Juli 2026.
Kegiatan tersebut diikuti 272 peserta yang terdiri atas jajaran pimpinan tinggi pratama, kepala kantor wilayah, hingga kepala unit pelaksana teknis (UPT) keimigrasian dari seluruh Indonesia. Dalam forum tersebut, Ditjen Imigrasi menghadirkan Kepala Satuan Tugas Program Pengendalian Gratifikasi KPK, Nensi Natalia, sebagai narasumber utama untuk memberikan pembekalan mengenai penguatan integritas aparatur.
Dalam paparannya, Nensi menegaskan bahwa pencegahan merupakan langkah paling efektif dalam pengendalian gratifikasi. Menurutnya, budaya integritas harus dibangun secara konsisten melalui kepatuhan terhadap aturan dan kesadaran setiap aparatur negara.
“Pengendalian gratifikasi tidak cukup dilakukan ketika pelanggaran sudah terjadi. Yang lebih penting adalah membangun sistem pencegahan melalui integritas pribadi, menghindari konflik kepentingan, disiplin melaporkan harta kekayaan, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan,” ujar Nensi.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, yang membuka kegiatan tersebut menekankan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan tugas keimigrasian. Menurutnya, masyarakat saat ini tidak hanya menilai kualitas hasil pelayanan, tetapi juga proses pelayanan yang diberikan oleh aparatur.
“Integritas dan kepatuhan harus menjadi fondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Masyarakat tidak hanya menilai hasil kerja kita, tetapi juga bagaimana proses pelayanan itu diberikan. Oleh karena itu, setiap aparatur harus menjaga moralitas, profesionalisme, dan etika dalam menjalankan tugas,” kata Hendarsam.
Ia menambahkan, reputasi institusi sangat bergantung pada perilaku setiap pegawai. Karena itu, seluruh jajaran diminta menjaga kepercayaan publik dengan mengedepankan pelayanan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Sosialisasi tersebut juga difokuskan pada penguatan sistem pencegahan penyimpangan melalui implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Peserta memperoleh materi mengenai penegakan kode etik, penguatan budaya kerja antikorupsi, kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), hingga peningkatan efektivitas penegakan hukum keimigrasian.
Selain itu, peserta dibekali pemahaman mengenai manajemen risiko benturan kepentingan, deteksi dini terhadap potensi maladministrasi, serta optimalisasi mekanisme pelaporan pelanggaran melalui whistleblowing system. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola organisasi sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan di lingkungan kerja.
Untuk memperkaya perspektif pengawasan, Ditjen Imigrasi juga menghadirkan narasumber dari sejumlah lembaga negara, yakni Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Moch. Fachrudin, serta Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robertus Na Endi Jaweng. Kehadiran para narasumber tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi antara pengawasan internal dan eksternal dalam mendukung reformasi birokrasi di lingkungan keimigrasian.
Dalam kesempatan itu, Hendarsam kembali mengingatkan agar fungsi kepatuhan internal tidak dipahami sebatas instrumen pengawasan atau penindakan atas pelanggaran. Menurutnya, kepatuhan harus tumbuh menjadi budaya kerja yang melekat di seluruh jenjang organisasi.
“Kepatuhan internal tidak boleh dipandang semata-mata sebagai fungsi pengawasan atau penindakan terhadap pelanggaran. Kepatuhan harus menjadi budaya organisasi yang dijalankan secara konsisten, mulai dari pimpinan hingga seluruh petugas di lapangan. Dengan budaya itu, kita dapat membangun organisasi yang semakin profesional dan dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Menutup kegiatan tersebut, Hendarsam meminta seluruh kepala kantor wilayah dan kepala UPT keimigrasian segera mengimplementasikan hasil sosialisasi di lingkungan kerja masing-masing. Evaluasi secara berkala akan dilakukan sebagai bagian dari upaya menekan potensi penyimpangan serta memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan efektif.
“Momentum ini harus menjadi titik awal untuk memperkuat tata kelola keimigrasian yang bersih, transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Keberhasilan kita ke depan akan diukur dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Imigrasi,” tutup Hendarsam.
Naskah ini telah disesuaikan dengan gaya penulisan media cetak menggunakan struktur piramida terbalik, bahasa yang lebih natural, dan transisi antarparagraf yang mengalir tanpa mengubah fakta maupun substansi informasi.
