KONAWE KEPULAUAN, Ekspossultra.com – Gerakan Muda Peduli Nusantara (GMPN) Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) menanggapi permasalahan yang kini dihadapi banyak guru di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).
Ketua GMPN Sultra, Muhammad Rifki Syaiful Rasyid mengecam kebijakan pemerintah daerah Konkep dalam rotasi yang dilakukan belum lama ini terhadap beberapa guru.
Kata dia, banyak guru di Konkep di rotasi wilayah kerjanya namun tidak diberikan jam mengajar yang menjadi hak mereka sebagai tenaga pendidik.
“Hal tabuh bila pemerintah Konkep melakukan tindakan seperti ini. Guru dirotasi wilayah kerjanya tapi tidak diberikan jam pelajaran,” ungkap Rifki dalam keterangan resminya, Kamis 2 April 2026.
“Sebenarnya tidak masalah jika hanya dirotasi wilayah kerjanya, asal jangan hak mereka untuk mengajar juga tidak diberikan,” sambungnya.
Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) ini juga menilai tindakan yang dilakukan Pemda Konkep seolah mencemari pendidikan dengan politik praktis.
“Saya kira jelas dalam Pasal 35 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa Beban kerja ini ditetapkan paling sedikit 24 jam dan paling banyak 40 jam tatap muka per minggu,” jelas Rifki.
“Jelas juga dalam peraturan baru yakni Permendikdasmen No. 11 Tahun 2025 (berlaku TA 2025/2026) bahwa beban kerja guru diatur sebesar 37 jam 30 menit per minggu,” lanjutnya.
Sebagai informasi bahwa jam kerja tersebut tidak termasuk istirahat, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, penilaian, dan tugas tambahan.
“Perintahnya jelas, memang guru tidak wajib lagi mengajar 24 jam selama satu pekan. Tapi bukan tidak diberikan jam kerja. Guru tetap punya hak atas jam kerja (mengajar),” beber Rifki.
Ia pun berharap Pemerintah setempat segera melakukan perubahan atas kebijakan yang kontroversi tersebut.
“Mestinya bupati Konkep segera mengambil langkah konkrit atas masalah yang terjadi dalam tubuh pendidikan di daerahnya. Saya kira beliau juga tak mau kalau pendidikan diobrak-abrik dengan cara politis,” imbuhnya.
