KENDARI, Ekspossultra.com — Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe kembali menegaskan komitmennya dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Komitmen tersebut ditandai dengan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (31/3/2026).
Penyerahan dokumen LKPD dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Ferdinand Sapan, yang mewakili Bupati Konawe, Yusran Akbar.
Ferdinand menyampaikan, capaian opini WTP selama ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Konawe untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Ia menegaskan, seluruh jajaran pemerintah daerah memiliki tekad yang sama untuk kembali meraih opini terbaik dari BPK.
“Setiap pemerintah daerah tentu mengharapkan hasil terbaik, yaitu opini WTP dari BPK. Begitu pula dengan Pemda Konawe, kami berkomitmen terus meningkatkan kualitas laporan keuangan serta pengelolaan aset daerah agar target tersebut dapat kembali tercapai,” ujar Ferdinand.
Ia juga mengingatkan bahwa penyampaian laporan keuangan kepada BPK merupakan kewajiban tahunan yang harus dipenuhi oleh setiap pemerintah daerah paling lambat 31 Maret.
“Penyampaian LKPD ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan setiap tahun. Ketepatan waktu menjadi hal penting sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku,” katanya.
Menurutnya, kewajiban tersebut telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengharuskan pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu dan akuntabel.
“Disiplin dalam penyampaian laporan keuangan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Sultra, Dadek Nandemar, memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menyerahkan laporan keuangan sesuai batas waktu yang ditentukan.
Ia berharap capaian positif yang telah diraih sebelumnya, khususnya dalam memperoleh opini WTP, dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang.
“Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan tepat waktu. Kami juga berharap capaian opini WTP yang telah diraih sebelumnya dapat kembali dipertahankan,” ujar Dadek.
