KONAWE, Ekspossultra.com — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari membentuk 50 desa binaan di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, guna mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari, Muhammad Novrian Jaya, mengatakan bahwa program desa binaan ini merupakan upaya preventif pihak imigrasi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat desa, terutama yang memiliki potensi besar mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri.
“Desa binaan imigrasi ini akan didampingi oleh petugas khusus yang kami sebut Petugas Imigrasi Pembina Desa atau Pimpasa. Mereka telah ditunjuk dan dibekali keahlian untuk melakukan pendampingan,” ujarnya saat ditemui di Konawe, Rabu (16/7).
Ia menjelaskan bahwa tugas utama Pimpasa adalah memberikan penyuluhan serta edukasi kepada masyarakat dan pemerintah desa terkait bahaya TPPO dan TPPM. Selain itu, para Pimpasa juga akan menyosialisasikan tugas-tugas keimigrasian, termasuk persyaratan legal bagi warga yang ingin bekerja ke luar negeri.
“Kami juga telah bekerja sama dengan BP3MI Sulawesi Tenggara untuk mempermudah masyarakat desa dalam mengakses persyaratan resmi jika ingin menjadi pekerja migran,” tambah Novrian.
Sebanyak lima orang Pimpasa telah ditugaskan untuk mengampu seluruh desa binaan. Masing-masing petugas akan mendampingi 10 desa yang secara geografis berdekatan agar pengawasan dan pembinaan dapat berjalan efektif.
Kabupaten Konawe dipilih sebagai lokasi awal program karena daerah ini dikenal sebagai kantong masyarakat yang bekerja di luar negeri. Selain itu, keberadaan dua perusahaan tambang yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) juga menjadi pertimbangan dalam upaya meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan orang asing.
“Dengan adanya Pimpasa, masyarakat bisa lebih dekat dengan layanan imigrasi. Kami juga dapat lebih mudah mengawasi TKA, termasuk jika ada potensi pelanggaran seperti kawin campur atau tindak pidana lainnya,” jelas Novrian.
Sementara itu, Kepala Desa Andadowi, Andi Nuhung, menyambut baik penunjukan desanya sebagai salah satu desa binaan. Ia menyebut program ini sebagai langkah positif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait keimigrasian dan prosedur resmi bekerja di luar negeri.
“Ke depan, kami akan terus berkoordinasi dengan pihak imigrasi. Jika ada warga yang ingin ke luar negeri, bisa langsung berkoordinasi dengan kami untuk urusan paspor dan syarat lainnya,” ungkapnya.
Andi menambahkan, Pemerintah Desa Andadowi siap mendukung program ini dan akan aktif bersama Pimpasa dalam memberikan penyuluhan agar warga tidak terjerumus dalam TPPO maupun TPPM.
