KENDARI, Ekspossultra.com – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari terus memperkuat peran keimigrasian hingga ke tingkat desa melalui Program Desa Binaan Imigrasi. Hingga pertengahan tahun 2026, sebanyak 57 desa telah ditetapkan sebagai Desa Binaan Imigrasi, yang tersebar di Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka.
Dari total tersebut, 51 desa berada di Kabupaten Konawe dan enam desa lainnya di Kabupaten Kolaka. Program ini didukung oleh delapan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA), masing-masing enam petugas bertugas di Konawe dan dua petugas di Kolaka.
Melalui para PIMPASA, Kantor Imigrasi Kendari secara rutin melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat desa. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada edukasi mengenai pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), tetapi juga menyentuh aspek sosial kemasyarakatan.
Sejumlah kegiatan sosial telah dilaksanakan, di antaranya pengecatan fasilitas umum di desa binaan serta pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat. Program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kedekatan antara petugas imigrasi dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengawasan keimigrasian.
Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam mengawasi keberadaan orang asing juga terus diperkuat. Dalam pelaksanaannya, PIMPASA bersinergi dengan pemerintah desa, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang berkaitan dengan keberadaan warga negara asing di wilayah desa binaan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari, Muhammad Novrian Jaya, mengatakan Program Desa Binaan Imigrasi merupakan bentuk nyata kehadiran negara melalui pelayanan keimigrasian yang langsung menyentuh masyarakat hingga ke pelosok desa.
“Program ini tidak hanya berorientasi pada pemberian edukasi mengenai keimigrasian, tetapi juga membangun kepedulian sosial dan memperkuat pengawasan berbasis partisipasi masyarakat. Sinergi antara PIMPASA, pemerintah desa, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa menjadi modal utama dalam mencegah potensi pelanggaran keimigrasian maupun tindak pidana yang berkaitan dengan keimigrasian,” ujar Novrian.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut juga tercermin dari berbagai capaian yang berhasil diraih Kantor Imigrasi Kendari di tingkat nasional. Sejak 2025 hingga pertengahan 2026, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari berhasil meraih peringkat pertama nasional sebagai satuan kerja paling aktif dalam pelaksanaan Program Desa Binaan Imigrasi.
“Prestasi ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran PIMPASA, dukungan pemerintah daerah, aparat keamanan, serta masyarakat desa binaan. Pada tahun 2026, lima pegawai Kantor Imigrasi Kendari juga masuk dalam kategori PIMPASA paling aktif secara nasional dalam pelaporan kegiatan Desa Binaan Imigrasi. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, ke depan Program Desa Binaan Imigrasi akan terus diperkuat, baik melalui penambahan intensitas pembinaan maupun peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian di tingkat desa. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya mempertahankan predikat sebagai satuan kerja paling aktif secara nasional.
“Harapan kami, manfaat layanan keimigrasian dapat semakin dirasakan masyarakat hingga ke tingkat desa. Dengan demikian, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap aturan keimigrasian juga akan semakin meningkat,” pungkasnya.
Pelaksanaan Program Desa Binaan Imigrasi sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, melalui program Imigrasi untuk Rakyat yang menitikberatkan pada pelayanan yang inklusif, edukatif, serta penguatan fungsi pengawasan berbasis partisipasi masyarakat.
