KENDARI, Ekspossultra.com – Atas komitmennya dalam mencegah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Kanwil Ditjenim) Sulawesi Tenggara menerima penghargaan dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Pelindungan pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Mangiring Hasoloan Sinaga, kepada Kepala Kanwil Ditjenim Sultra, Ganda Samosir, dalam acara Rapat Sinergitas Pencegahan Pekerja Migran yang digelar di Kendari, Kamis (25/9/2025).
Dalam piagam yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pelindungan, Rinaldi, disebutkan bahwa penghargaan diberikan “atas sinergitas dan dukungan dalam pencegahan penempatan pekerja migran Indonesia non-prosedural”.
Penghargaan ini menjadi penanda keberhasilan sinergi antara Kanwil Ditjenim Sultra dan BP3MI dalam upaya memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Salah satu program yang menjadi sorotan adalah inisiatif pembentukan 50 Desa Binaan di Kabupaten Konawe, yang dinilai efektif dalam memutus rantai pengiriman PMI ilegal dari tingkat desa.
Kepala Kanwil Ditjenim Sultra, Ganda Samosir, menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajarannya, termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah koordinasinya.
“Kami menerima penghargaan ini dengan rasa syukur yang mendalam. Ini adalah pencapaian kolektif, bukan hanya milik pimpinan. Ini adalah buah kerja keras seluruh jajaran Kanwil Imigrasi Ditjenim Sultra dan UPT kami, serta bukti sinergi yang kokoh dengan BP3MI,” ujar Ganda.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa langkah preventif ini merupakan implementasi langsung dari arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI melalui 13 Program Akselerasi, khususnya poin ke-8 yang menitikberatkan pada pencegahan TPPO dan Tindak Pidana Perdagangan Manusia (TPPM).
“Kami secara serius mengemban amanat dari Bapak Menteri. Penghargaan ini menjadi bahan bakar bagi kami untuk bekerja lebih giat lagi, agar setiap WNI yang ingin bekerja ke luar negeri bisa melalui jalur yang benar, aman, dan terhormat,” tambahnya.
Mengenai program Desa Binaan, Ganda menekankan pentingnya pendekatan proaktif dalam pencegahan dini TPPO. Menurutnya, upaya pengawasan tak bisa hanya bergantung pada pengendalian di pintu perlintasan.
“Pola kerja kami harus berubah. Kami tidak bisa hanya menunggu di gerbang perbatasan. Melalui program 50 Desa Binaan, kami turun langsung ke masyarakat, memberikan edukasi untuk membangun benteng pertahanan dari bujuk rayu sindikat TPPO,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Ganda Samosir menyatakan komitmen untuk memperluas jangkauan program Desa Binaan ke wilayah-wilayah potensial lainnya.
“Kolaborasi dengan BP3MI akan terus kami tingkatkan. Kami berencana memperluas model Desa Binaan ini ke wilayah lain yang menjadi kantong pekerja migran. Perlindungan WNI adalah harga mati, dan kami akan terus mengawalnya dari hulu,” pungkasnya.
